Mahkamah Konstitusi dan KPK Jalin MOU Berantas Korupsi

0

Jakarta – Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin nota kesepahaman di bidang pemberantasan korupsi.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di gedung MK di Jakarta, Selasa (23/12). Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut Ketua MK Hamdan Zoelva dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Melalui nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara MK dan KPK akan dilakukan dalam bidang informasi dan sistem integrasi nasional, pertukaran narasumber dalam sosialisasi, pendidikan, pelatihan, maupun penelitian, serta pengembangan di antara lembaga tinggi dan lembaga negara itu.

Ketua MK Hamdan Zoelva berharap penandatanganan kerjasama antara MK dan KPK bisa jadi langkah penting untuk memberantas korupsi. “Semoga penandatanganan MOU ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga dalam rangka pemberantasan korupsi,” katanya saat memberikan sambutan penandatanganan kerjasama antara MK dan KPK di Gedung MK di Jakarta, (23/12).

Menurutnya, pada masa mendatang banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama oleh MK dan KPK. Antara lain melakukan sosialisasi dan pendidikan antara kedua lembaga. Misalnya, jika ada kegiatan yang dilakukan MK, maka bisa saja pihak KPK yang menjadi pembicara, demikian juga sebaliknya. “Jadi, banyak aspek yang bisa dilakukan nantinya antara MK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menyatakan, dengan kerjasama ini, maka MK dan KPK bisa saling bersinergi di masa yang akan datang. “Satu lembaga tinggi negara dan satu lembaga negara belum pernah melakukan itu dan ini harus dilakukan,” ucapnya.

Dengan adanya kerja sama ini, ucapnya, hubungan kelembagaan antara MK dan KPK berlanjut ke taraf yang lebih tinggi. “Saya mengucapkan terima kasih kepda MK. KPK ingin meningkatkan lagi level pengabdiannya dengan kerja sama dengan lembaga ini,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca