KPK Dituntut Kerja Cepat, Untuk Menepis Persepsi KPK Bermain Politik

2
Pengamat Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana

Jakarta – Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk KomJen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri menggantikan KomJen Pol Sutarman Jumat kemarin.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan menilai, langkah Presiden itu untuk meredakan ketegangan karena calon tunggal KomJen Pol. Budi Gunawan berstatus tersangka KPK, meskipun DPR telah menyetujui penetapan mantan ajudan Megawati Soekarno Putri itu untuk dilantik menjadi Kapolri yang baru.

“Menurut prediksi saya, Presiden ingin masalah ini cooling down dulu. Plt (Kapolri) kan tidak selama-lamanya,” katanya di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (17/01).

Dia menganggap, Budi Gunawan bagaimana pun pasti akan diperiksa oleh KPK. Oleh karena itu, dia memprediksi, Presiden Jokowi akan mengajukan calon Kapolri definitif setelah kasus Budi Gunawan masuk ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tjipta menjelaskan, seorang pelaksana tugas Kapolri tidak bisa terlalu lama mengemban tugas yang diberikan. Dengan demikian, KPK harus bisa secara cepat memproses kasus Budi Gunawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah itu.

“KPK ini bisa lama prosesnya, bisa juga cepat. Saya kira harus cepat, kerena ini tuntutan publik juga,” ucapnya.

Apalagi, ungkapnya, KPK menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan saat kepala Lemdikpol itu akan mengikuti proses fit dan proper test di DPR. Sehingga, sulit menepis persepsi yang berkembang bahwa KPK bermain politik.

“Persepsi bahwa KPK bermain politik hanya bisa dihancurkan dengan KPK bekerja cepat. Kalau nggak, KPK akan tersandera juga,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca