KPK Tegaskan Tidak Ragu Teliti Kemungkinan Korupsi Di Balik SKL BLBI

0
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung-MK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengkaji kemungkinan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di masa lalu.

“Makanya sekarang kita kaji,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan usai menghadiri perjanjian kerja sama antara MK dan KPK di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (23/12).

Bambang menyatakan, KPK tidak pernah ragu dalam menyelidiki kemungkinan terjadinya dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Pasalnya, penyelidikan suatu tindak pidana tidak melihat pada pemerintahan mana tindak pidana tersebut terjadi. “Kita melihat pelakunya, bukan siapa pemerintahannya,” tegasnya.

Dia mengelak ketika ditanyakan apakah KPK akan segera menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Menurutnya, penetapan sebuah kasus untuk dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tidak bisa ditentukan tenggat waktunya. “Pokoknya kita akan melakukan yang terbaik,” bebernya.

Penerbitan SKL kepada obligor BLBI dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Menjadi pertanyaan, apakah KPK bisa memproses kasus yang terjadi pada masa lalu itu? Bambang, tidak memungkiri sebuah masa kadaluwarsa dalam memproses sebuah tindak pidana. Namun, ungkapnya, selama kasus tersebut belum menyentuh masa kadaluwarsa, maka KPK masih boleh melakukan penyelidikan.

Selain itu, KPK terus memastikan bahwa kasus penerbitan SKL memang belum pernah diperiksa oleh lembaga penegak hukum lain. Sehingga, tidak ada potensi bahwa kasus yang diselidiki KPK sudah pernah ditangani oleh lembaga lain. “Makanya itu, prudentiality kehati-hatian KPK,” tandasnya.

Bambang menyatakan, dengan diterbitkannya SKL, seolah-olah kewajiban menyangkut aspek perdata para obligor BLBI sudah terselesaikan. Karena itu, KPK akan terus mengkaji apakah aspek keperdataan tersebut memang benar-benar tidak ada masalah. “Itu yang musti kita periksa lagi, apa betul telah selesai dan telah dipenuhi kewajiban itu. Jangan-jangan itu cuma jadi cover aja,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca