KPK Akan Jerat Fuad Amin Dengan Pasal Pencucian Uang

2
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung-MK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terhadap kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. KPK terus mengkaji kemungkinan melebarkan kasus Fuad Amin dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, saat ini baru ada dua surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap mantan Bupati Bangkalan itu. Pertama, Sprindik terkait dugaan tindak pidana korupsi sewaktu Fuad Amin menjabat Ketua DPRD. Kedua, Sprindik terkait dugaan tindak pidana korupsi saat Fuad Amin menjabat Bupati Bangkalan dengan batasan waktu sejak tahun 2006.

“Kita sedang pelajari kemungkinan apakah ada indikasi untuk menarik kasus ini ke TPPU nya,” katanya di Jakarta, Selasa (23/12).

Jika KPK mengeluarkan Sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang maka setidaknya ada tiga Sprindik yang dikeluarkan terhadap Fuad Amin. Menurutnya, saat ini KPK sedang mempertimbangkan, apakah akan mengeluarkan Sprindik baru bagi Fuad Amin yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. “Jadi bukan sudah dikeluarkan. Tapi, sedang dikaji,” pungkasnya.

Dia menyampaikan, penyitaan-penyitaan yang dilakukan terhadap aset Fuad Amin beberapa waktu lalu dilakukan sebagai pengembangan penyidikan menyusul Sprindik baru terhadap Fuad Amin dalam posisinya sebagai kepala daerah pada tahun 2006.

Bambang menambahkan, KPK mencoba menarik kasus Fuad Amin dalam konteks Kepala Daerah dengan dikeluarkannya Sprindik baru itu. Namun, itu masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, bukan pencucian uang. “Kita lihat dulu apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pencucian uang. Kalau ada kemungkinan kita akan gunakan juga,” tutupnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dengan kasus dugaan suap jual beli pasokan gas di Bangkalan dan Gresik, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, KPK telah mengeluarkan Sprindik baru untuk Fuad Amin Imron untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi saat menjabat Bupati Bangkalan pada tahun 2006.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca