Kontras Tantang Jokowi Tindak Aparat Yang Melakukan Kekerasan

0
Konferensi Pers di Kantor Kontras

Jakarta – Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat yang melakukan tindakan kekerasan sewaktu menjalankan proses hukum.

Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi Yanti Andriyani mengungkapkan, Presiden dan Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan langkah konkrit untuk menghentikan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat, baik di Kepolisian, TNI maupun petugas Lapas.

“Seharusnya Jokowi memerintahkan tidak ada lagi ada penyiksaan dalam penindakan hukum,” katanya saat konferensi pers di kantor Kontras Jakarta, Sabtu (06/12).

Dia menyampaikan, temuan Kontras menunjukkan, korban tindak kekerasan yang dilakukan aparat saat proses hukum rata-rata adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan kebanyakan tidak mengerti sama sekali mengenai proses hukum.

Karena itu, dia menyayangkan, jika aparat penegak hukum masih ada yang melakukan penindakan dengan cara melanggar hukum. “Banyak sekali masyarakat kita mengalami hal-hal seperti itu di negara kita,” tandasnya.

Selain, itu dia meminta Polri untuk membuat pengumuman kepada jajaran di bawahnya dan menginstruksikan agar tidak melakukan cara-cara kekerasan dalam proses penyidikan perkara. “Saya rasa itu sangat konkrit dan bisa mengurangi (kekerasanoleh oknum aparat),” tegasnya.

Berdasarkan catatan Kontras, selama empat tahun terakhir masih terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat. Antara rentang 2010-2011, 31 oknum Polri, 7 oknum TNI dan 18 oknum petugas lapas menjadi pelaku tindak kekerasan. Tahun 2011-2012, terdapat 14 oknum Polri, 60 oknum TNI dan 12 oknum petugas lapas menjadi pelaku tindak kekerasan. Sementara, pada tahun 2012-2013, sebanyak 55 oknum Polri, 10 oknum TNI dan 35 oknum petugas lapas menjadi pelaku tindak kekerasan. Terakhir, pada tahun 2013-2014, sebanyak 80 oknum Polri, 10 oknum TNI dan 18 oknum petugas lapas menjadi pelaku tindak kekerasan.

Catatan Kontras menyimpulkan, masih ada kendala saat akan melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Pertama, kendala mekanisme hukum karena saat ini belum ada aturan tentang tindak pidana penyiksaan dalam KUHP. Kedua, kendala mekanisme administratif saat laporan harus dilakukan di tempat atau institusi di mana oknum pelaku tersebut bertugas. Ketiga, kendala di bidang pengawasan yang terjadi karena lembaga pengawasan di bidang hukum seperti Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, dan LPSK hanya bisa memberikan rekomendasi dan tidak melakukan upaya paksa untuk melakukan penindakan.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca