Kontras Nilai Jokowi Kehilangan Momentum Sebagai Presiden

0
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar

Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan, Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa mengintervensi persoalan yang saat ini mendera KPK dan Polri.

“Jadi, kalau ada yang bilang gak boleh intervensi, menurut saya jawabannya gampang, Presiden harus intervensi,” katanya dalam diskusi dengan tema “Ada apa dengan Jokowi? Menyoroti kegamangan Jokowi dalam kasus Polri vs KPK” di Jakarta, Minggu (25/01).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi bisa mengintervensi persoalan yang saat ini dihadapi oleh KPK dan Polri karena bagaimana pun Presiden mempunyai otoritas untuk itu.

“Intervensi itu boleh. Karena Presiden itu punya otoritas. Dia memimpin suatu sistem untuk berjalan. Tapi ketika sistem itu tidak berjalan, dia harus intervensi,” tegasnya.

Menurutnya, seharusnya pada saat Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri Jumat minggu lalu seharusnya Jokowi bisa mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas.

Sejauh ini, ungkapnya, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Bogor belum berkontribusi secara signifikan terhadap kasus yang menimpa Bambang Widjojanto.

“Jokowi kehilangan Momentumnya sebagai Presiden ketika ada persoalan besar di bidang hukum. Padahal, konstitusi kita jelas, negara ini negara hukum,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini terjadi ketegangan antara KPK dan Polri akibat ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Jum’at (23/1).  Banyak pihak menduga hal ini terkait dengan ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan, calon Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Presiden Jokowi yang diharapkan dapat bertindak tegas dan mengambil perannya sebagai kepala Negara ternyata tidak sesuai harapan banyak pihak.

Terkait penangkapan Pimpinan KPK, sikap Presiden Jokowi dinilai berbagai kalangan tidak memiliki ketegasan. Sehingga terkesan membiarkan pelemahan KPK tetap terjadi. Padahal banyak pihak berharap Jokowi menggunakan kekuasaan yang ada pada nya untuk segera menyelesaikan persoalan ini, sesuai janji kampanye nya yang akan mendukung pemberantasan Korupsi dan penguatan KPK.

MENARIK DIBACA

loading...

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini