Ketentuan Pengajuan Keberatan Pajak

1

gedung BPK

Jakarta – Kasus yang membelit mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, adalah terkait dengan pengajuan keberatan PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai Surat Keberatan Pajak Nihil (SKPN). BCA Keberatan membayar pajak yang besarnya mencapai 375 Milyar Rupiah.

[ads1][ads2]

Pengajuan keberatan SKPN ini diajukan oleh BCA dan diterima oleh Direktur Pajak Penghasilan (PPh) pada 17 Juli 2003 semasa Dirjen Pajak masih dijabat oleh Hadi Purnomo. Sebagaimana diketahu Hadi menjabat sebagai Dirjen Pajak dari tahun 2002 sampai tahun 2004.

Sesuai ketentuan, surat keberatan BCA ini harus dijawab oleh Dirjen Pajak paling lama 12 bulan dari tanggal surat keberatan diterima. Apabila dalam waktu 12 bulan Dirjen pajak tidak memberikan jawaban maka surat keberatan wajib pajak dianggap diterima.

Dari data surat menyurat Direktur PPh dan Dirjen Pajak, ditemukan bahwa Direktur PPh sudah menyampaikan rekomendasi untuk menolak keberatan BCA melalui surat rekomendasi tertanggal 13 Maret 2004. Dan Dirjen Pajak baru menjawab rekomendasi tersebut melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/204 tertanggal 17 Juli 2004, sehari sebelum batas waktu keputusan harus diambil. Dengan keterbatasan waktu, Direktur PPh tidak dapat memberikan jawaban atas nota dinas Dirjen Pajak tersebut.

Pada tanggal 18 Juli 2004, keluarlah keputusan Dirjen Pajak yang menerima keberatan BCA dan berdasarkan surat keputusan tersebut BCA dibebaskan dari kewajiban membayar pajak sebesar 375 Milyar rupiah kepada negara.

Berikut ketentuan cara pengajuan Keberatan yang kami dapat dari situs dirjen Pajak :

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
b.Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
c.Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
d.Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan apabila dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

PENYELESAIAN KEBERATAN

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

a.Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
b.WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusankeberatannya diterbitkan.

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Penanggung Pajak terhadap:

1.Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
3.Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

1.Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
2.Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca