Kesediaan Budi Gunawan Mengundurkan Diri Dianggap Penting Untuk Penyelamatan Polri

2
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana

Jakarta – Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, calon tunggal Kapolri KomJen Pol. Budi Gunawan didesak kesediaannya untuk mengundurkan diri.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan, kesediaan untuk mundur itu penting bagi penyelamatan institusi Polri. “Selamatkan lah Polri. Orang lain (kalau) jadi tersangka itu mundur,” katanya di Jakarta, Kamis (22/01).

Menurutnya, institusi kepolisian sedikit banyak tersandera oleh sikap calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada pernyataan kesediaan Budi Gunawan untuk mengundurkan diri.

“Ini kan sudah bukan sikap yang cocok jadi Kapolri kalau begini. (Seharusnya) mundur dong,” tegas mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dia menambahkan, di dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang penonaktifan seorang perwira aktif. Namun demikian, UU KPK pasal 12 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa KPK berwenang memerintahkan pimpinan atau atasan langsung untuk menonaktifkan bawahan yang menjadi tersangka.

Sehingga, lanjutnya, berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya Wakapolri Badrodin Haiti yang saat ini menjadi Plt. Kapolri bisa saja menonaktifkan Budi Gunawan sejauh ada pemerintah dari KPK. “Tapi, aturan tertulis itu yang kedua. Yang pertama adalah moralitas. Mundur sendiri dong, masak perlu dinonaktifkan,” tukasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca