Keppres istilah China Menjadi Tionghoa ditanda tangani

0

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden No. 12/2014  yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.kab/6/1967, tanggal 28 juni 1967. Dengan dicabutnya surat edaran tersebut maka penyebutan istilah China sudah dihapus dan diganti dengan istilah Tionghoa.

Dalam Keputusan yang ditanda-tangani tanggal 12 Maret 2014 tersebut diputuskan bahwa istilah China/Cina/Tjina diubah menjadi Tionghoa dan untuk menyebut Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Perubahan ini menurut Presiden dilakukan karena penggunaan istilah atau penyebutan China menimbulkan masalah psikososial-diskriminatif bagi warga keturunan Tionghoa.

Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

“Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” bunyi menimbang poin b Keppres tersebut.

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan, bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan China melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Berikut Isi dari Surat Edaran Kabinet Ampera yang di tanda tangani Brigjen TNI Sudharmono, SH.

SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA

TENTANG MASALAH CINA

NO. SE-06/Pres.Kab/6/1967

  1. Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah “Tionghoa/Tiongkok” di samping istilah “Cina” yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi.
  2. Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka istilah “Tionghoa/Tiongkok” mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah “Cina” tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah itupun tidak lepas dari aspek-aspek psykologis dan emosionil.
  3. Berdasarkan sejarah, maka istilah “Cina-lah yang sesungguhnya memang sejak dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.
  4. Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau kita pergunakan pula istilah “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat Indonesia umumnya.
  5. Maka untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.
  6. Demikian, untuk mendapat perhatian seperlunya.

Jakarta, 28 Juni 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA

SEKRETARIS

Ttd.

SUDHARMONO, SH

BRIG.JEN TNI

BRIG.JEN TNI

 

Berikut Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 2014

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca