Kejaksaan Agung Teliti Bukti Awal Rekening Gendut Kepala Daerah

0
Jaksa Agung H.M. Prasetyo

Jakarta – Kejaksaan Agung masih mengumpulkan bukti awal untuk mencari calon tersangka yang tersangkut persoalan rekening gendut kepala daerah.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengungkapkan, pihaknya masih meneliti laporan yang diberikan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) terkait rekening gendut kepala daerah beberapa waktu lalu.

“Kita menerima beberapa (laporan). Kita dapatkan datanya antara lain dari PPATK. Itu yang kita teliti sekarang,” katanya kepada wartawan saat menghadiri peresmian Pusat Sejarah Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat (19/12).

Kasus rekening gendut kepala daerah masih berada tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Sejauh ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tindak pidana menyusul laporan PPATK soal rekening gendut kepala daerah dan mantan kepala daerah itu. “Justru kita mencari dalam tahap penyelidikan ini. Kita mengumpulkan semua bukti awal yang cukup untuk (menentukan) mana yang memenuhi syarat ke penyidikan,” terangnya.

Jaksa Agung mengelak ketika ditanya berapa lama tenggat waktu yang ditetapkan oleh Korps Adhyaksa untuk menangani persoalan rekening gendut kepala daerah. Namun, demikian dia menyatakan Kejaksaan akan secepatnya merampungkan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Itu kan kita gak bisa gegabah. Setiap kasus ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang perlu waktu panjang, ada yang singkat. Gak ada yang sama,” tukasnya.

Prasetyo menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa kepala daerah yang punya potensi kuat menjadi calon tersangka. Pasalnya, pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Agung baru mencari tersangka dan tidak bisa sembarangan menuduh. “Belum ke arah sana. Kita baru mencari calon tersangkanya,” ucapnya.

Seperti diketahui, PPATK telah mengirimkan laporan hasil analisis rekening gendut kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada Kejaksaan dan KPK. Hasil laporan PPATK tersebut mengindikasikan rekening beberapa kepala daerah dan mantan kepala daerah sebagai rekening “mencurigakan”.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca