Kejaksaan Agung Jangan Terpancing Libatkan Diri

1
Pakar Hukum Tata Negara, Reffly Harun

Jakarta – Pakar hukum tata negara Reffly Harun menyarankan, agar Kejaksaan Agung tidak terpancing untuk melibatkan diri masuk ke dalam persoalan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menengarai, ada kesan bahwa persoalan penetapan status tersangka KPK kepada Budi Gunawan mau dibawa ke wilayah institusional dengan cara melibatkan berbagai institusi publik.

“Karena itu, institusi publik yang mau dilibatkan jangan terpancing. Jadi, Kejaksaan Agung menjaga jarak. Karena, ini urusan Budi Gunawan sama KPK. Mabes Polri juga harus menjaga jarak,” katanya di Jakarta, Kamis (22/01).

Dia berharap, persoalan penetapan status tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan tidak bergeser menjadi persoalan institusi. Menurutnya, persoalan yang saat ini dialami oleh Komjen Pol. Budi Gunawan adalah persoalan yang sifatnya personal, bukan antara KPK dan institusi Kepolisian.

“Jadi, tidak bisa menjadi persoalan antara Polri dan KPK. Bukan. Ini adalah masalah antara KPK dan Budi Gunawan. KPK menetapkan sebagai tersangka, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka,” tukasnya.

Reffly menegaskan, sangat tidak elok apabila persoalan yang dihadapi oleh Budi Gunawan, akhirnya harus menjadi persoalan yang melibatkan institusi. Apalagi, penetapan status tersangka bukanlah ditujukan kepada Mabes Polri, melainkan kepada Budi Gunawan.

“Jadi, ini bukan tindakan institusional. Yang ditersangkakan itu bukan Mabes Polri, tapi Budi Gunawan,” jelasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan status tersangka kepada KomJen Pol. Budi Gunawan saat calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo itu akan menjalani proses fit dan proper test di DPR. Pada Rabu kemarin (21/01) KomJen Pol. Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya melaporkan KPK ke Kejaksaan Agung terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca