Jimmly Ashidiqie: Surat Edaran Mahkamah Agung Bertentangan Dengan UU

28
Mantan Ketua MK, Jimmly Asshidiqie

Jakarta – Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) nomor 7 tahun 2014 menuai polemik. Surat yang dikeluarkan MA itu menganulir putusan MK yang memperbolehkan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. Akibatnya, seolah ada dua aturan hukum yang mengatur soal peninjaunan kembali.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqqie mengungkapkan, sebuah Surat Edaran adalah aturan kebijakan yang isinya lebih bersifat direktif. Isi suatu Surat Edaran tetaplah harus mengacu kepada peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

“Dalam praktek, Surat Edaran sangat penting, tapi tidak boleh bertentangan dengan UUD,” katanya dalam acara diskusi perspektif di Indonesia dengan tema “PK di antara MA dan MK” di Jakarta, Sabtu (10/01).

Sebaliknya, ungkapnya, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi janganlah dilihat sebagai sebuah putusan semata. Keputusan MK haruslah dipandang sebagai sebuah Undang-Undang yang berubah karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan, Peraturan Mahkamah Agung masih lebih tinggi daripada sebuah Surat Edaran. Perma tingkatannya setara dengan peraturan yang termuat dalam UU. “Perma dibuat beda dari SE mulai tahun 2004, untuk memastikan peraturan dan keputusan sebagai dua objek yang berbeda,” ucapnya.

Disampaikan juga oleh Jimmly, putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan (KUHAP) yang berkaitan dengan pembatasan peninjauan kembali (PK) adalah ketentuan yang bersifat final.

“Jadi, khusus kasus pidana, kalau ditemukan ada fakta-fakta yang belum pernah dipertimbangkan dalam proses pengadilan, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan PK lagi walaupun sudah diberi satukali,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/01).

Meskipun demikian, menurutnya, ketentuan pengajuan PK lebih dari satukali pasca putusan MK tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut. Salah satunya, dengan memperbaiki aturan mengenai PK yang tertuang di dalam UU KUHAP.

Dia tidak memungkiri, bahwa membuat revisi dalam UU KUHAP membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, perlu ditempuh alternatif lain, yaitu melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Jika memang, Mahkamah Agung tidak memungkinkan mengeluarkan Perma tersebut, maka pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut permasalahan PK sesuai dengan putusan MK.

“Karena definisi baru peraturan pemerintah mengenai UU tahun 2011, kalau sebelumnya PP harus atas peraturan Undang-Undang, tapi sekarang ini boleh tanpa perintah UU. Asal ada kebutuhan melaksanakan UU,” jelasnya.

Jimmly sendiri berharap, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana seperti diamanahkan oleh putusan MK. “Untuk itulah diperlukan PP dalam waktu segera. Pemerintah akan mengeluarkan itu, kita tunggu saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, persoalan Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana yang menjalani hukumannya kembali mencuat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang hanya memberikan kesempatan satu kali untuk mengajukan PK.

Padahal, pada 6 Maret 2014 MK pernah mengeluarkan putusan yang memperbolehkan PK boleh lebih dari satu kali. Melalui putusan MK No. 34 PUU-XI/2013 itu MK menganulir pembatasan pengajuan PK yang hanya diperkenankan satu kali.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca