Jika Presiden Tidak Tarik Surat Pengajuan, DPR Akan Putuskan Setujui Atau Tolak Cakapolri

1
Anggota Komisi III dari Fraksi-PKS, Nasir Jamil

Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melakukan fit dan proper test kepada calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Jamil menyatakan, nantinya komisi III akan memutuskan apakah menolak atau menyetujui Komjen Pol. Budi Gunawan setelah dilakukan fit dan proper test.

“Fraksi-fraksi akan memutuskan untuk menolak atau meyetujui. Kita akan mempertanyakan bagaimana sikap fraksi,” katanya di sela-sela fit dan proper test calon Kapolri di gedung DPR di Jakarta, Rabu (14/01).

Menurutnya, persoalan apakah calon tunggal Kapolri layak atau tidak, sangat tergantung argumentasi yang memberikan penilaian, meskipun saat ini calon Kapolri sudah berstatus tersangka KPK.

Dia sendiri secara pribadi menganggap, seorang tersangka belum pasti bersalah. “Kalau menurut saya tersangka belum tentu bersalah. Karena pengadilan yang memutuskan,” jelasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, komisi III DPR tetap melakukan proses fit dan proper test kepada mantan ajudan Megawati Soekarno Putri saat menjabat sebagai Presiden RI itu. “Biarlah proses politik berjalan dan biarlah proses hukum berjalan,” tandasnya.

Sebelumnya, politisi partai Nasdem Akbar Faisal menjelaskan, komisi III tetap menjalankan proses fit dan proper kepada calon Kapolri untuk menghargai Presiden Joko Widodo yang telah mengirimkan nama calon Kapolri kepada DPR.

“Sebagai kehormatan, rasa menghormati antar lembaga. Dengan rasa pernghormatan itu, tidak ada alasan untuk menolaknya,” katanya.

Menurutnya, proses fit dan proper test yang dilakukan DPR merujuk kepada pasal 11 UU No. 2 tentang Kepolisian. Dia menjelaskan, komisi III akan menjalankan tata aturan yang ada. Presiden telah mengajukan hak prerogatifnya kepada DPR dan DPR memproses itu.

Namun demikian, ungkapnya, jikapun nantinya Presiden mengambil inisiatif menarik kembali pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, DPR akan menghormati langkah tersebut. Sejauh Presiden belum mengajukan surat kepada DPR, maka DPR tetap melakukan fit dan proper test. “Monggo terserah yang mulia Presiden, kami tidak akan masuk ke situ,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca