Dyah Arum Muningar : Tidak Bisa Semena-mena Tenggelamkan Kapal Asing

4
Pengamat Hukum Universitas Nasional-Jakarta Dyah Arum-Muningar

Jakarta – Rencana penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan dan atau melanggar wilayah perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai pro kontra dari sejumlah pengamat dalam perspektif Hukum. Salah satunya yang pro adalah Hikmahanto Juwana, Pengamat Internasional dari Universitas Indonesia.

Hikmahanto menilai penenggelaman kapal asing oleh pemerintah Indonesia sebenarnya tidak melanggar hukum internasional. Menurut dia, terkait kebijakan pengeboman atau penenggelaman kapal asing itu selama dilakukan di wilayah perairan Indonesia sah untuk dilakukan.

“Istilah nya kalau dalam Undang-Undang (UU) Perikanan itu tentang Pengelolaan Perikanan. Jadi di wilayah teritorial Indonesia atau di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Indonesia, pemerintah berhak menenggelamkan kapal asing,” katanya saat dihubungi fren247, Rabu (3/12).

Hikmahanto mengatakan bila ada kecaman dari masyarakat internasional maka hal itu bisa dijawab dengan potensi kehilangan pencurian ikan yang selama ini diderita oleh Indonesia. Jadi menurutnya, kecaman itu harusnya dilihat simetrik dengan kehilangan dari penangkapan ikan ilegal di Indonesia, yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Kan kita bisa bilang ke masyarakat internasional, masa iya kita akan membiarkan kapal-kapal itu beroperasi di Indonesia sementara kita kehilangan kesejahteraan untuk rakyat kita, jadi kita bilang akan ditaruh di mana otak-otak para pengecam ini,” tegas dia.

Dia menjelaskan bahwa di UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Pasal 69 Ayat 4, menjadi acuan prosedur untuk menenggelamkan kapal asing yang melanggar hukum di Indonesia. Jadi pemerintah wajib menanyakan terlebih dahulu, apakah kapal asing yang beroperasi di Indonesia memiliki surat izin atau tidak.

“Itu jadi bukti permulaan, kalau misalnya surat izin penangkapan ikan itu tidak dimiliki maka disitu orang (asing) nya diminta keluar dan kemudian kapalnya akan ditenggelamkan. (Bila kapal tersebut melarikan diri) Kapal akan dikejar lalu didekati, kemudian ditangkap,” jelas Hikmahanto.

Dia juga mengatakan bahwa dalam pasal tersebut penyidik dan pengawas perikanan boleh menenggelamkan atau membakar kapal tapi tidak disebutkan untuk menyita. “Kalau menyita dan terus nanti dipakai oleh nelayan kita dan sebagainya itu lain lagi. Diproses di pengadilan dulu, lalu kemudian pengadilan minta itu untuk disita baru dilelang dan setelah itu bisa digunakan,” sambung dia.

Sementara, pendapat berbeda diutarakan oleh Pengamat Hukum Universitas Nasional Dyah Arum Muningar yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tidak diperbolehkan bagi Indonesia menenggelamkan kapal asing walaupun di wilayah perairan negara. Hal itu dikarenakan Indonesia telah menandatangani UNCLOS dan meratifikasinya.

“Bahwa ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk penangkapan kapal asing yang mencuri ikan atau melanggar laut teritorial suatu negara. Tidak bisa semena-mena main tenggelamkan. Prosedurnya ya kapal itu ditangkap, dibawa ke pelabuhan terdekat, diproses dan dijatuhi hukuman, atau kapal disita atau dilelang,” katanya kepada fren247, Rabu (3/12).

Dyah berpendapat bahwa banyak juga kapal-kapal nelayan Indonesia yang melanggar laut Malaysia atau Australia. Dia menanyakan apakah pemerintah Indonesia mau bila diperlakukan serupa demikian. “Pemerintah bisa berkilah atas dasar menegakkan kedaulatan Hukum Nasional nya di laut. Tetapi di sini ada tatanan Hukum Internasional di mana tiap-tiap negara seharusnya saling menghormati dan menjunjung tinggi perdamaian dunia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional,” ujar dia.

Menurut dia, hal itu perlu diskusi panjang karena ada mazhab yang menyatakan bahwa Hukum Nasional level nya lebih tinggi dari Hukum Internasional. Dyah mencontohkan Australia pernah beberapa kali menenggelamkan kapal dari manusia perahu (bukan kapal nelayan) dan yang terjadi adalah Australia mendapat kecaman dari dunia internasional.

“Jadi, sekali lagi, (pemerintah) tidak bisa menembak atau menenggelamkan dengan semena-mena (meskipun kapal sudah dikosongkan). Karena hal itu akan menimbulkan ketegangan atau konfrontasi dengan negara-negara pemilik kapal. Kita lihat saja, apa (Presiden) Joko Widodo dan (Menteri) Susi Pudjiastuti benar-benar melakukan hal itu. Saya rasa itu cuma menggertak saja atau agar terlihat seperti nasionalis atau patriotis di mata masyarakat. Seolah-olah pemberani dan pro rakyat,” tegas Dyah.

Untuk diketahui, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) Pasal 69 ayat (4) menyatakan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

MENARIK DIBACA

loading...

2 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca