Disayangkan, Maladministrasi Masih Berlangsung Padahal Sudah Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

0

Jakarta – Hasil investigasi Ombudsman baru-baru ini menemukan indikasi terjadinya praktek maladministrasi di bidang perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Pengamat pelayanan publik yang juga Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo menyayangkan, masih terjadinya praktek maladministrasi pelayanan publik di seperti terungkap dari hasil investigasi Ombudsman di tiga kota besar di Indonesia itu.

“Tentunya kejadian ini harusnya tidak terjadi lagi. Karena terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu kan niatnya menghentikan percaloan, menyederhanakan perizinan dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik,” katanya ketika ditemui Fren247.com di Jakarta, Senin (22/12).

Menurutnya, kemudahan pelayanan publik harusnya didapatkan saat akan mengurus perizinan usaha. Sehingga, dia mempertanyakan manfaat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang perizinan. Apalagi, ungkapnya, yang dijadikan sampel investigasi Ombudsman adalah kota-kota terbaik di Indonesia dalam bidang pelayanan publik. Yang mencakup Jakarta, Bandung dan Surabaya.

“Sementara kita punya 542 Kabupaten/Kota. Bayangkan, jangan-jangan daerah lain lebih buruk kondisinya daripada ini. Artinya, kualitas pelayanan publik kita belum beranjak. Ini menjadi potret kualitas pelayanan publik kita belum beranjak menjadi lebih baik bagi masyarakat,” tandasnya.

Karena itu, dia menyarankan semua pihak ikut mengawasi pelayanan publik aparatur negara. Selain Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, masyarakat sipil juga bisa memberikan masukan dan ikut mengawasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik. “Jangan masyarakatnya jadi ikut komparador, jangan ikut melanggengkan praktek-praktek pungli seperti ini,” pungkasnya.

Selain itu, Sad juga mempertanyakan sinergi antara pelayanan publik pada tingkat Kabupaten/Kota dengan pelayanan di level kecamatan dan keluarahan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri selalu mempromosikan bahwa jajaran Kementerian tersebut sudah memperbaiki pelayanannya. Antara lain dengan diberlakukannya sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN.

“Ternyata jangan-jangan gak ada hasilnya juga. Ini yang menurut saya, sangat menjadi kepedulian kita semua. Bahwa harus ada upaya-upaya yang serius yang dilakukan pemerintah. Betulkah misalnya pakta integritas itu efektif,” tutupnya.

Seperti diketahui, hasil investigasi Ombudsman terhadap di tiga kota besar di Indonesia menunjukkan masih terjadinya maladministrasi di bidang pelayanan publik dalam hal mengurus perizinan Usaha Kecil dan Menegah. Jumlah pungutan liar saat akan mengurus perizinan UKM di Kota Bandung bervariasi antara Rp. 300.000 hingga 2 juta. Sedangkan di Surabaya potensi pungutan liar berkisar antara Rp. 500.000 hingga 1 juta. Ada pun di DKI Jakarta indikasi pungutan liar antara Rp. 500.000 hingga 2 juta.

Hasil investigasi juga menunjukkan, potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh pungutan liar di kota Bandung pertahunnya bisa mencapai 1,6 M hingga 11 M, di Surabaya sebesar 3,3 M hingga 6,5 M, sedangkan di Jakarta, antara Rp. 8,38 M hingga Rp. 33,5 M.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca