Bila Perppu Pilkada Deadlock di DPR Maka Akan Dilimpahkan ke MK

1

Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) telah bulat memutuskan untuk menolak ‎Peraturan Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dalam Sidang Paripurna mendatang di DPR. Partai Demokrat sebagai pengusung perppu tersebut pun mulai mengukur kekuatan partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal itu memunculkan spekulasi terkait kesolidan KMP. Direktur Solusi Untuk Negeri (SUN) Andrianto menanggapi hal itu. Dia memprediksi bahwa Sidang Paripurna dalam pembahasan tidak akan mengalami Deadlock di antara partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Pasalnya, bangunan komunikasi sudah terbangun sejak pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).‎ “Saya rasa tidak akan Deadlock. Media komunikasinya sudahh terbangun sejak kemarin menggolkan UU MD3,” katanya kepada fren247, Minggu (7/12).

Menurutnya, hal yang menjadi tantangan kesolidan di KMP adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan tersebut agar tidak memecah belah KMP tanpa merugikan partai yang ada di KMP. Jika hal itu tidak terjadi maka ‎harus menempuh jalur konstitusional.

“Yang alot itu bagaimana membahasakan tanpa merugikan soliditas antar partai di KMP. ‎Kalau pun mentok tentu harus menempuh cara konstitusional,” ujar dia.

Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, ‎dengan adanya keputusan Golkar yang besar kemungkinan diamini oleh partai-partai KMP lainnya untuk menolak Perppu Pilkada maka akan ada potensi deadlock dalam paripurna DPR. Karena untuk menyetujui atau menolak Perppu Pilkada tersebut juga semakin besar.

“Kalau benar-benar terjadi deadlock, maka akan menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang lebih besar lagi, terutama soal kepastian hukum mengenai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada yang direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2015,” katanya.

Menurut dia, sebagai salah satu upaya mengantisipasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya memutus pengujian Perppu Pilkada yang diajukan oleh sejumlah kalangan. Hal itu harus sebelum paripurna DPR dengan agenda pembahasan perppu pilkada itu dilaksanakan.

“Walaupun kewenangan untuk menyetujui atau menolak Perppu pilkada itu ada di DPR, akan tetapi setidaknya putusan MK dapat dijadikan guidance constitutional dalam pembahasan perppu oleh DPR, karena putusan MK tentunya didasarkan pada nilai dan norma yang terkandung di dalam konstitusi,” ujarnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca