Berada Di Bawah Presiden Secara Langsung, Kepolisian Perlu Buktikan Kinerjanya

1
Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Tentang Pemilihan-Calon Kapolri

Jakarta – Perdebatan apakah lembaga kepolisian masih perlu di bawah Presiden secara langsung atau tidak kerapkali mengemuka di berbagai kesempatan.

Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkapkan, lembaga kepolisian masih perlu diberikan kesempatan hingga lima tahun ke depan melakukan reformasi di tingkatan internalnya.

“Kalau lima tahun ke depan, polisi tidak mampu memperbaiki diri mereka sesuai tuntutan alam, maka salah satu caranya adalah tidak dibawah Presiden, tapi di bawah satu departemen,” katanya di kantor ICW di Jakarta, Jumat (09/01).

Sebenarnya, ujar dia, jika posisi kepolisian berada di bawah satu departemen maka akan membuat lembaga penegak hukum tersebut merasa diawasi dan tidak merasa jauh lebih besar daripada TNI. Selama ini, TNI berada di bawah departemen pertahanan.

Oleh karena itu, imbuhnya, kepolisian hingga lima tahun ke depan perlu berbagai melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan demokrasi. “Dengan begitu, posisi mereka di bawah Presiden itu dapat digunakan sebesar-besarnya demi penegakan hukum dan keamanan dalam negeri,” pungkasnya.

Ray sendiri menilai, kepolisian termasuk salah satu lembaga yang lambat beradaptasi di dalam proses reformasi, di samping kejaksaan agung. Padahal, kepolisian menjadi lembaga yang mendapat keuntungan langsung dari proses reformasi. Antara lain, pemisahan Polri dari TNI.

Bahkan, ucap Ray, karena sorotan terhadap TNI jauh lebih besar di era reformasi, secara perlahan-lahan TNI mau tidak mau beradaptasi dengan kultur reformasi. Sehingga, TNI bisa jauh lebih transparan dibanding Polri. “Di polisi kalau kita tidak sebut meningkat, begitu-begitu saja. Polisi tidak lebih transparan,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca