Adian Napitupulu : Pemberian Remisi Kepada Koruptor Bukan Tanggung Jawab Jokowi

2
Presiden Jokowi sedang mencoba Ranpur TNI di pameran Alutsiste 2014

Jakarta – Politisi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan pemberian Remisi bukan menjadi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan tanggung jawab Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adian menegaskan pernyataan tersebut untuk menanggapi pemberitaan di media massa yang mengkaitkan pemberian remisi terhadap 4 terpidana korupsi dari total remisi terhadap 9.068 terpidana sebagai cermin ketidak seriusan Jokowi memberantas Korupsi.

“Terlepas dari polemik ada tidaknya terpidana Koruptor yang mendapatkan remisi maka perlu bagi masyarakat untuk mengetahui apa syarat-syarat remisi dan apakah syarat-syarat tersebut terkait dengan kebijakan Jokowi sebagai Presiden atau tidak,” katanya dalam rilis yang diterima Fren247.com di Jakarta, Sabtu (27/12).

Dia menyebut, setidaknya ada tiga Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar perundang-undangan untuk mengatur syarat pemberian Remisi bagi seorang terpidana yang menjalani masa tahanannya.

Peraturan Pemerintah tersebut antara lain: Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 pasal 34 ayat 1. Sedangkan aturan khusus bagi seorang terpidana kasus korupsi dan terorisme dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 pasal 34 ayat 2 dan 3.

“Dari keseluruhan syarat umum maupun khusus tersebut tidak satupun kata yang terkait bahwa keputusan Remisi diputuskan oleh Presiden, seperti halnya hak-hak preogratif Presiden antara lain Grasi, Amnesti maupun Abolisi,” jelasnya.

Menurutnya, tanggung jawab pemberian Remisi bukanlah berada di tangan Presiden. Melainkan manjadi tanggung jawab Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, penilaian untuk memberikan Remisi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat lembaga pemasyarakatan dan berujung pada Dirjen Kemenkumham.

“Dengan demikian maka hak Remisi yang konon diberikan pada 4 orang koruptor dari total 49 terpidana koruptor yang diusulkan Kanwil Menkumham, secara nyata bukanlah keputusan Presiden tapi kewenangan Dirjen Kemenkumham berdasarkan pemeriksaan berjenjang mulai dari tingkat Lapas, Dinas di Kabupaten, Kanwil hingga Dirjen sebagaimana diatur sejumlah peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca