2015 Dianggap Tahun Genting Bagi Pemberantasan Korupsi

0
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson P Juntho

Jakarta – Tahun 2015 hanya tinggal hitungan hari. Banyak harapan maupun keraguan yang muncul menjelang lembaran baru pergantian tahun.

Namun demikian, bagi pegiat anti korupsi di Indonesian Corruption Watch (ICW), tahun 2015 dianggap tahun yang genting bagi pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Di 2015 ini, kita mencatat sebagai tahun paling menentukan berkaitan dengan potensi ancaman yang muncul,” kata peneliti ICW Emerson P. Juntho saat memberikan catatan terhadap 11 tahun usia KPK di Kantor ICW di Jakarta, Senin (29/12).

Menurutnya, salah satu persoalan penting pemberantasan korupsi di tahun 2015 berkaitan dengan pergantian pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, akan terjadi pergantian lima pimpinan lembaga anti rasuah itu di tahun depan. “Satu pimpinan KPK di Januari 2015 .Empat pimpinan lain diganti di bulan November dan Desember,” jelasnya.

ICW sendiri berharap KPK masih tetap aktif dan masih menjadi institusi yang ditakutkan oleh para koruptor. Oleh karena itu, lanjutnya, pada tahun 2015 mendatang KPK perlu segera menyelesaikan berbagai kasus yang belum bisa dituntaskan di tahun 2014.

Bahkan, dia menyarankan, di tahun 2015 mendatang KPK bisa langsung menahan dan memborgol mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK. “Langkah pencegahan juga harus dioptimalkan,” pungkasnya.

Selain itu, Emerson menyebutkan, di tengah berbagai prestasi luar biasa yang dimiliki oleh KPK sejauh ini, ada berbagai upaya pelemahan terhadap lembaga yang ditakuti oleh para koruptor itu.

Berikut berbagai isu yang bisa dijadikan celah bagi upaya pelemahan KPK berdasarkan pantauan ICW:

  1. Judicial review UU KPK.
  2. Pelemahan KPK oleh DPR berkaitan dengan isu anggaran.
  3. Pemilihan Calon Pimpinan KPK.
  4. Pengusulan Regulasi oleh DPR atau pemerintah
  5. Penarikan tenaga penyidik yang diperbantukan di KPK.
  6. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK dan pegawai KPK.
  7. Intimidasi terhadap pegawai, pejabat dan pimpinan KPK.
  8. Mendorong pembubaran KPK.
  9. Menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK.
  10. Intervensi dan delegitimasi kewenangan KPK.
  11. Pengurangan hukuman melaui remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku korupsi

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca