‎Langkah Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum Fuad Amin Dinilai Tepat

0

Jakarta – Tertangkapnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Fuad Amin‎ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penerimaan suap sebesar Rp.1 miliar telah mencoreng nama baik Partai Gerindra. Gerindra pun menyikapi hal itu dengan tidak memberikan bantuan hukum bagi Fuad dan akan segera memecatnya sebagai kader partai.

Menanggapi hal itu, Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)‎ Said Salahudin menilai sudah tepat sikap Partai Gerindra yang tidak memberikan pembelaan kepada Fuad. Menurutnya, begitulah seharusnya sikap partai apabila mendapati anggotanya terlibat dalam kasus korupsi.

“Selama ini kan seringkali partai memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Tak jarang bahkan ada partai yang berusaha membela mati-matian kadernya. Itu adalah yang keliru. Sikap semacam itu tidak mencerminkan semangat anti-korupsi dari partai bersangkutan,” katanya saat dihubungi, Kamis (4/12).

Dia menjelaskan bahwa pengenaan status tersangka korupsi itu belum memastikan seseorang benar-benar bersalah, sebab masih diperlukan proses pembuktian di pengadilan. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, namun jika KPK yang menangkap maka dipastikan orang tersebut bersalah.

“Tetapi kalau yang menetapkan status tersangka itu adalah KPK, apalagi yang bersangkutan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maka hampir bisa dipastikan orang tersebut benar-benar seorang koruptor. Faktanya selama ini demikian,” jelasnya.

Nasef mengatakan kalau penetapan tersangka korupsi dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang lain bahwa tingkat kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga itu masih rendah. Lembaga-lembaga tersebut masih rawan diintervensi oleh kelompok tertentu yang punya tujuan untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok politik tertentu.

“Tetapi kalau KPK, apalagí dengan komisoner yang sekarang, tentu bisa kita percaya bahwa mereka benar-benar bekerja secara profesional,” ujar dia.

Oleh sebab itu Said menyarankan agar partai-partai politik yang lain bisa mengikuti langkah Gerindra tersebut. Bahkan menurutnya akan lebih baik lagi jika partai-partai politik membuat semacam kesepahaman dengan KPK.

“Isi kesepahaman itu pada pokoknya menegaskan sikap partai politik mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan berkomitmen untuk tidak memberikan pembelaan atau memberikan bantuan hukum kepada kader mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi jika tertangkap tangan oleh KPK,” ungkap Said.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca