Risma Kumpulkan Camat dan Lurah se Surabaya Terkait Temuan Ombudsman

2
Risma dalam sebuah acara Pelajar Nusantara

Surabaya – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah se Surabaya, di Graha Sawunggaling, Surabaya, Rabu (24/12). Hal ini dilakukan terkait dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa di kota Surabaya masih ditemukan maladministrasi saat mengurus izin usaha untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Risma mengaku sangat kecewa dan menyesalkan masih ditemukannya maladministrasi terutama pungutan liar di Surabaya. Padahal selama ini, menurut Risma, sudah berkali-kali ia memperingatkan seluruh pegawai pemerintahan kota (pemkot) untuk tidak berbuat curang.

“Sudah berapa kali saya wanti-wanti jangan berbuat curang, ternyata masih ada saja. Kalau sudah begini saya mesti ngomong apa? Malu saya,” ungkap Risma di hadapan pejabat SKPD, camat dan Lurah se Surabaya.

Risma juga menyampaikan bahwa sistem yang sudah dibangun dengan baik akan sia-sia jika masih ada yang berbuat curang, bahkan kepercayaan rakyat akan turun kepada aparat pemerintah. “Padahal yang rusak itu bukan sistemnya, tapi perilaku oknum nya (yang berbuat curang),” tegas Risma.

Dikesempatan itu Risma juga meminta seluruh jajaran pegawai pemkot untuk berkomitmen tidak lagi melakukan kecurangan dan perbuataan maladministrasi lainnya. Ia juga memperingatkan, jika masih ada pegawai dilingkungan pemkot Surabaya yang melakukan pungli, lebih baik mengundurkan diri dari PNS.

“Jika tidak bisa (menghapus pungli) atau tidak puas dengan kondisi sekarang ini, lebih baik Anda berhenti jadi PNS.” ancam Risma.

Sebagaimana diketahui, pada Senin 22 Desember lalu, Ombudsman mengeluarkan release bahwa kota Surabaya dan juga kota Bandung, termasuk daerah yang masih melakukan praktek maladministrasi terutama terkait saat pengurusan izin usaha kecil menengah (UKM).

Disampaikan oleh Danang Girindrawardana, Ketua ORI, bahwa akibat pungli yang terjadi di Surabaya, negara berpotensi dirugikan sebesar 3,3 M hingga 6,5 M setiap tahunnya. Setiap pengurusan perizinan di Surabaya ditemukan adanya pungutan liar berkisar antara Rp. 500.000 hingga 1 juta. Investigasi dilakukan ORI dari November sampai dengan Desember 2014.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca