Pengusaha : Pembubaran BPLS Bernuansa Politis

9

SURABAYA, fren247.com – Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diputuskan pemerintah mendapat tanggapa negatif kalangan pengusaha yang ikut terdampak usahanya akibat luapan lumpur Lapindo. Ada kecurigaan langah pemerintah ini bagian dari kompensasi politik.

“Kejelasan ganti rugi belum ada, ini pemerintah malah membubarkan (BPLS). Menurut kami, keputusan pembubaran ini bernuansa politis karena pemilik utama Lapindo yang juga ketua salah satu partai itu masuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan,” kata Joni Osaka, pengusaha anggota Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), Selasa (14/3).

Berdasarkan data GPKLL terdapat 30 pengusaha yang nasibnya belum jelas terkait ganti rugi aset mereka yang ikut ditelan luapan lumpur Lapindo, dengan nilai sebesar Rp 800 miliar.

Joni menjelaskan, ia memiliki aset berupa lahan seluas 4,8 hektar, dengan taksiran senilai Rp 50 Milyar pada tahun 2013. “Harga nya saat ini kemungkinan sudah naik,” katanya.

Dilahan yang kini sudah tidak terlihat lagi itu karena sudah tenggelam oleh lumpur, dulu berdiri pabrik mebeler dengan 300 karyawan yang menggantungkan hidupnya. Lahan milik Joni berada persis dekat semburan lumpur Lapindo.

Joni dan rekan-rekannya sangsi pemerintah akan memikirkan nasibnya. Sebab, menurut Pasal 5A Perpres pembubaran BPLS ini penggantian bagi pengusaha sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

“Yang kami resahkan, pasal Perpres itu tidak menyatakan adanya batasan waktu pembayaran oleh MLJ. Bisa-bisa sampai 100 tahun ke depan juga tidak akan dibayar,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi telah menandatangai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran BPLS pada tanggal 2 Maret 2017. Sementara persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo belum selesai sepenuhnya.

MENARIK DIBACA

loading...

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini