BPLS Dibubarkan, Pemerintah Bentuk PPLS Menggantikan

7

SURABAYA, fren247 – Pemerintah membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2017. Dengan pembubaran ini banyak pihak mengkhawatirkan penanganan masalah lumpur Lapindo akan terabaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menjamin hal tersebut tidak akan terjadi. Karena untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab BPLS telah dibentuk Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang strukturnya langsung berada di bawah Kementerian PUPR.

“Namun bukan berarti tidak ada yang menangani, karena dilakukan PPLS,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Susetyowati, di Surabaya, Rabu (15/3).

“Yang pasti tugasnya tak ada pengurangan sama sekali, termasuk kewajiban PT Minarak Lapindo yang tetap dan melakukan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan,” jelas Anita yang juga Professor Riset dibidang bahan bangunan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan, pembubaran BPLS tidak perlu dikhawatirkan dan masyarakat tetap tenang menanggapi itu.

“Tujuan pembubaran BPLS agar lembaga yang menangani Lapindo tidak terlalu banyak dan juga untuk efisiensi. Kewenangan selanjutnya akan ditangani Kementerian PUPR, terlebih menurut hitungan para ahli kelembagaan yang mengurusi Lapindo tidak perlu sebesar itu,” kata kepala daerah yang akrab disapa Pakde Karwo.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca