BPLS Dibubarkan, Akankah Janji Jokowi Lunasi Korban Lumpur Terwujud ?

25
BPLS dibubarkan
Presiden Jokowi didampingi Walikota Solo, sedang meninjau pasar Klewer pasca terbakar

JAKARTA, fren247.com – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo -BPLS dibubarkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani 2 Maret 2017. Akibat pembubaran ini banyak pihak khawatir terkait penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo, baik yang berada diluar Peta Area Terdampak (PAT) maupun yang didalam area.

Kepala Sub Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat BPLS Hengki Listria Adi menjelaskan masih ada 84 berkas senilai hampir Rp 50 Milyar ganti rugi warga yang berada didalam PAT yang belum dibayar. Penyebabnya, masih ada masalah waris serta status tanah basah-tanah kering antara warga dan PT Minarak, juga masalah perlengkapan administrasi. Sementara diluar area PAT masih ada ribuan berkas lagi yang belum dilunasi.

“Terkait pembubaran BPLS, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Hengki pada awak media, Selasa (14/3).

Selain ganti rugi warga, pembubaran BPLS juga dikhawatirkan menghambat proses pelunasan ganti rugi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Henky menuturkan terdapat sekitar 213 berkas fasum-fasos yang tergabung dalam 66 rukun tetangga berada di luar PAT. Adapun yang berada di dalam PAT, kata dia, BPLS tidak tahu karena menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas pembubaran BPLS ini.

“Presiden Joko Widodo memang membubarkan BPLS, namun bukan berarti tidak ada yang menangani karena dilakukan oleh PPLS,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati, Rabu (15/3), sebagaimana dilansir Republika.

Simak : Walikota Solo Ingatkan Komitmen Jokowi Terkait Rangkap Jabatan di Parpol

Sebagaimana diketahui ketika berkampanye di tanggul penahan lumpur dalam rangka pemilihan presiden tahun 2014 lalu, Jokowi meneken kontrak politik yang berisi komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperjuangkan kesejahteraan korban Lapindo bila kelak terpilih menjadi presiden.

Pada tahun 2015 kembali pemerintah berjanji akan membayar semua dana talangan bagi korban lumpur Lapindo yang belum dilunasi pada tanggal 26 Juni 2015, namun janji tersebut tidak kunjung terwujud sampai BPLS dibubarkan.

“Kami berharap bisa diputuskan dan disepakati dibayarkan 26 Juni 2015. Karena rakyat memang sudah menunggu lebih dari sembilan tahun untuk ganti rugi ini,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Kepresidenan, pada Kamis 18 Juni 2015, dua tahun lalu.

 

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca