Rekruitmen Direksi BUMN Yang Tidak Terbuka Tidak Sesuai Revolusi Mental

1

Diskusi BUMN

Jakarta – Peneliti independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dede Nugroho mengungkapkan pembenahan sektor BUMN menjadi salah satu bentuk revolusi mental yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, saat ini banyak BUMN yang sebenarnya tergolong besar dan mempunyai aset trilyunan namun kondisinya sangat memprihatinkan. “Kalau Jokowi bilang revolusi mental, maka di BUMN ini adalah program revolusi mental yang paling penting,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (16/11).

Dia menyampaikan, laporan keuangan beberapa BUMN besar justru menunjukkan terjadi potensi merugi di BUMN. Di antaranya seperti terjadi di Garuda Indonesia, Krakatau Steel dan Aneka Tambang.

Dede menyebut, laporan keuangan semester pertama Garuda Indonesia menunjukkan perseroan tersebut di tahun 2012 berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 21,55 milyar. Namun, pada tahun 2013 Garuda justru mengalami kerugian 125,58 milyar dan pada 2014 kerugian mencapai 2,43 trilyun.

Hal yang tidak jauh berbeda, lanjutnya, juga terjadi pada Krakatau Steel. Pada semester pertama 2012, Krakatau Steel merugi sebesar 112,79 milyar. Kendati pada tahun 2013 Krakatau Steel mencatatkan laba bersih sebesar 122,29 milyar, namun pada 2014 perseroan tersebut kembali mengalami kerugian hingga 1,01 trilyun.

Demikian juga yang terjadi pada BUMN Aneka Tambang. Walaupun pada tahun berturut-turut mendapatkan laba bersih sebesar 475,97 milyar pada 2012 dan 373,56 milyar pada 2013, namun secara keseluruhan Antam justru merugi 638,58 M.

Oleh karena itu, Dede menyarankan, pemerintahan Joko Widodo perlu melakukan pembenahan besar-besaran di sektor BUMN. Salah satunya dengan melakukan pembenahan dalam rekruitmen Direksi BUMN. “Sekarang ini harus dilakukan pembenahan BUMN itu. Cari pemimpin, cari bos BUMN yang jempolan,” tandasnya.

Sementara  Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengungkapkan proses rekrutmen calon Direksi BUMN seharusnya bisa dilakukan secara transparan dan diketahui publik. Masyarakat akan menolak proses rekrutmen calon pimpinan BUMN yang sifatnya tertutup dan tidak transparan.

“Kita semua menolak mekanisme rekruitmen yang hanya cukup dilakukan oleh seorang menteri, tanpa melibatkan partisipasi publik,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (16/11).

Ray mengaku khawatir, dengan proses rekrutmen Direksi beberapa BUMN yang saat ini hampir mencapai tahap final dan akan ditandatangani presiden. Sebab, publik tidak mengatahui, siapa-siapa saja yang nantinya akan menduduki posisi penting di beberapa BUMN itu. “Bayangan kita, ada fit and proper test dan harus ada keinginan yang kuat dari menteri BUMN untuk mengumumkan terlebih dahulu nama-nama agar masyarakat bisa menilainya,” jelasnya.

Apalagi, dia menengarai, pemilihan nama-nama dalam proses rekrutmen Direktur beberapa BUMN berpotensi tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. “Kalau kita dengar sekarang, hanya cukup diketahui Menteri dan Presiden tidak tahu nama-nama,” katanya.

Ray menambahkan, kalau nama-nama calon Direktur BUMN hanya diketahui oleh Menteri BUMN tanpa diketahui oleh Presiden, maka hal tersebut akan memotong kewenangan yang dimiliki Presiden. “Kalau benar-benar itu terjadi, itu skenario yang berpotensi memotong kewenangan Presiden,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca