Potensi Tuna Indonesia Tertinggi Di Dunia

2

tuna340

Jakarta, 17/2 (ANTARA) — Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Tercatat, total produksi tuna mencapai 613.575 ton per tahun dan nilai sebesar 6,3 triliun rupiah per tahun. Dengan didukung wilayah geografis yang mencakup dua samudera kunci untuk perikanan tuna yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumberdaya, habitat dan juga perdagangan.

[ads2][ads1]

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo mengatakan, perikanan tuna saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, menurunnya produktivitas, ukuran yang cenderung mengecil serta daerah penangkapan ikan yang cenderung ke laut lepas. Untuk itu, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries development) terus ditingkatkan. Diantaranya, untuk potensi ikan tuna, KKP telah melakukan penelitian terhadap populasi tuna. Penelitian ini meliputi reproduksi, genetik tuna, suhu dan kedalaman renang tuna hingga waktu makan ikan tuna. Termasuk observer terhadap perlakuan saat pendaratan ikan di pelabuhan maupun diatas kapal penangkap Tuna. “Penelitian yang dilakukan Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa ini adalah bukti komitmen KKP untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya tuna di Samudra Indonesia yang terancam populasinya serta untuk memenuhi tingginya permintaan tuna di pasar dunia,” kata Sharif seusai mengunjungi Loka Penelitian Perikanan Tuna (LP2T) di Mertasari, Bali, Sabtu (15/2).

Sharif menegaskan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia status tingkat ekploitasi tuna jenis Albakor, madidihang, mata besar dan tuna sirip biru selatan sudah sangat mengkhawatirkan dengan status terekploitasi penuh (fully exploited) hingga terekploitasi berlebih (over-exploited) dan hanya tuna jenis cakalang yang masih dalam status terekploitasi sedang (moderate). Trend penurunan stock tuna ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan juga bisnis tuna. Kerjasama semua pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan bisnis tuna ini. “Tuna adalah jenis ikan yang pengelolaannya merupakan tanggungjawab bersama antar bangsa. Untuk itu status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari lembaga pengelolaan perikanan regional (RFMOs – Regional Fisheries management Bodies) yang mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan tuna global”, tegasnya.

Komitmen KKP untuk terlibat dalam pengelolaan perikanan tuna secara global, kata Sharif, terus dilakukan. Kini, pemerintah Indonesia sudah menjadi anggota Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC). Dengan keanggotaan ini, Indonesia telah tercatat menjadi anggota dari tiga Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang melingkupi perairan Indonesia, yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). Keanggotaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim sudah selayaknya juga ikut mengambil haknya untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas. “Indonesia juga mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam hal penangkapan ikan di laut lepas, seperti kelayakan kapal – kapal penangkap ikan dan ketaatan pada ketentuan pengelolaan dan konservasi yang ada,” ujarnya.

Penelitian Tuna

Sementara itu menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Achmad Poernomo,saat ini monitoring pendaratan tuna dilakukan terhadap 16 perusahaan pengolahan tuna yang berada di Pelabuhan Benoa. Monitoring pendaratan tuna dilakukan oleh enumerator LP2T setiap hari dengan mengumpulkan data dan informasi hasil tangkapan, komposisi jenis ikan hasil tangkapan, komposisi ukuran yang didaratkan dan aktivitas kapal. Data dan informasi ini disampaikan kepada organisasi RFMO seperti IOTC dan CCSBT setiap tahun sebagai bagian kepatuhan Indonesia terhadap organisasi RFMO. “Dengan masuknya Indonesia ke dalam RFMO, maka Indonesia berhak mendapatkan kuota penangkapan ikan tuna, memperoleh akses penjualan tuna ke pasar internasional, khususnya pasar – pasar di mana negara tujuan ekspor adalah anggota dari suatu RFMO dan tidak dianggap melakukan illegal fishing,” jelasnya.

KKP juga terus melakukan Observasi di atas kapal rawai tuna yang dilaksanakan LP2T dengan mengumpulkan data dan informasi berupa komposisi jenis ikan hasil tangkapan rawai tuna, baik ikan hasil tangkapan utama maupun ikan hasil tangkapan sampingan. Termasuk, ukuran ikan yang tertangkap, daerah penangkapan, suhu dan kedalaman pancing. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer LP2T diketahui bahwa daerah penangkapan rawai tuna berada di Samudera Hindia selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara baik di dalam ZEE Indonesia maupun di luar ZEE Indonesia. “Dengan berpedoman pada hasil penelitian ini, untuk mendapat hasil tangkapan yang berlimpah, nelayan tuna tinggal mengatur kedalaman pancingnya. Jika sesuai dengan suhu
dan kedalaman optimumnya, maka akan diketahui jenis tuna yang bakal tertangkap,” ujarnya.

Poernomo menambahkan, Balitbang KP juga tengah melakukan genetik tuna mata besar. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok sampel ikan tuna mata besar yang diamati dapat dibagi menjadi dua kelompok populasi, yaitu kelompok pertama ikan tuna mata besar yang berasal dari kelompok sampel Samudra Hindia selatan Jawa dan Nusa Tenggara.

Kelompok kedua berasal dari kelompok sampel Samudra Hindia barat Sumatera. Subpopulasi Samudera Hindia selatan Jawa dan Nusa Tenggara diduga merupakan populasi yang berasal dari Samudera Pasifik, sedangkan sub populasi Samudera Hindia barat Sumatera merupakan populasi yang berasal dari Samudera Hindia. “Dari hasil analisa gonad, terlihat bahwa musim pemijahan ikan tuna mata besar di Samudra Hindia ( barat Sumatera dan selatan Jawa) diduga terjadi sepanjang tahun,” katanya.

Ditambahkan, Loka Penelitian Perikanan Tuna (LP2T) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Balitbang KP. Berdirinya LP2T dilatarbelakangi oleh kerjasama penelitian tuna, khususnya tuna sirip biru selatan atau southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) di Pelabuhan Benoa antara CSIRO Australia dengan Balai Penelitian Perikanan Laut tahun 1993. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2002 dengan membentuk program monitoring melalui proyek kerjasama multilateral (Australia, Jepang dan IOTC) di tiga lokasi pendaratan utama tuna,yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap dan Pelabuhan Benoa.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca