Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta (JFX)

16

JFXBerbeda dengan produk-produk JFX lainnya, inisiatif pengembangan Komoditi Syariah bukanlah dari JFX, melainkan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada tahun 2010, DSN-MUI membuka wacana agar JFX dapat menjalankan transaksi murabahah komoditi. Transaksi murabahah komoditi diperlukan oleh perbankan syariah untuk mengatasi masalah likuiditas. Perkembangan perbankan syariah yang pesat, tidak diikuti dengan perkembangan produk-produk syariah, sehingga sampai saat ini perbankan syariah kekurangan instrumen syariah untuk mendapatkan dana (funding) jika mereka kekurangan likuiditas, atau melempar (lending) jika mereka kelebihan likuditas.

Sesungguhnya, transaksi komoditi murabahah sudah diperdagangkan di negara tetangga. Namun demikian, pihak DSN-MUI ingin transaksi sejenis yang lebih sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, dapat diperdagangkan di Indonesia mengingat Indonesia mempunyai pasar yang luas untuk pengembangan transaksi komoditi murabahah dan dalam hal penyediaan komoditi yang digunakan dalam transaksi komoditi murabahah.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat dan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia atas sejumlah komoditi, maka DSN-MUI bersama-sama JFX dengan didukung Bank Indonesia, menciptakan produk syariah baru yaitu : Komoditi Syariah. Produk yang dianggap DSN-MUI lebih memenuhi prinsip-prinsip syariah dibandingkan dengan negara lain ini, diharapkan dapat membantu perbankan Syariah dalam mengelola likuiditas sehingga pada akhirnya dapat membuat Indonesia menjadi pemimpin dalam perkembangan Keuangan Islam di Asia Tenggara.

Adapun kronologis dari perjalanan peluncuran transaksi Komoditi Syariah ini adalah sebagai berikut :

  1. JFX dan DSN-MUI menandatangani MOU yang diketahui oleh Kepala Bappebti dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan pada Desember 2010 dan dilanjutkan dengan Agreement pada Januari 2011. JFX dan DSN-MUI sepakat bahwa JFX akan mengembangkan sistem transaksi dengan didampingi oleh tim pendamping DSN-MUI sebanyak tiga orang.
  2. Berdasarkan kesepakatan tersebut, JFX bersama-sama dengan DSN-MUI mengembangkan suatu mekansime jual-beli komoditi berbasis Syariah Islam dengan menggunakan akad-akad sesuai syariah yang diselenggarakan di JFX. Oleh karena itu, maka perdagangan ini tidak diberi nama murabahah komoditi sebagaimana wacana awal. Sebagai gantinya, mekanisme jual beli komoditi yang dihasilkan inilah dinamakan dengan Komoditi Syariah. Pada awalnya karena desakan kebutuhan yang ada, target yang dibebankan kepada JFX adalah bulan Juli 2011. Namun demikian, pengembangan sistem yang dikerjakan oleh PT. JAC beserta aturan pendukungnya membutuhkan waktu. Selanjutnya, untuk mempercepat proses, tim pendamping DSN-MUI pun ditambahkan menjadi tujuh orang.
  3. Dengan tambahan tenaga pendamping dari DSN-MUI, JFX dan DSN-MUI merampungkan Peraturan Tata Tertib (PTT) Komoditi Syariah sebagai dasar untuk menerbitkan Fatwa perdagangan Komoditi Syariah. Demikian pula PTT ini digunakan Bank Indonesia sebagai bahan untuk membuat peraturan bagi perbankan Syariah yang ingin melakukan transaksi Komoditi Syariah dan sebagai bahan Bappebti untuk memberikan persetujuan atas diperdagangkannya transaksi Komoditi Syariah di JFX.
  4. Bappebti, pada prinsipnya, telah menyetujui rencana peluncuran Komoditi Syariah ini. Karena Bursa pada dasarnya, sesuai Undang-Undang, dapat menyelenggarakan pasar fisik. Dalam hal ini, pasar fisik syariah. Dengan perkembangan yang ada, diharapkan produk ini dapat diluncurkan pada pertengahan September 2011.

Akhir kata, Komoditi Syariah merupakan produk yang berbeda dengan produk perdagangan berjangka komoditi sehingga transaksi Komoditi Syariah ini tidak bisa dibandingkan dengan produk JFX lainnya. Selain itu, mengingat Komoditi Syariah ini dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan perbankan syariah, maka target pasar untuk Komoditi Syariah adalah perbankan syariah dan bukan investor umum sebagai produk JFX lainnya.

Berikut ketentuan mengenai perdagangan komoditi syariah:

  • Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan/UU.
  • Komoditi yang diperdagangkan harus jelas, jenis, kualitas dan kuantitasnya.
  • Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada, berwujud dan dapat diserahterimakan secara fisik.
  • Harga komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab Qabul)
  • Penjual adalah pemilik komoditi atau calon pemilik.
  • Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual, dan pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli.

Fadjar Hutomo

Pemerhati keuangan dan bisnis personal | penikmat alam & olahraga | venture capitalist | financial planner

Latest posts by Fadjar Hutomo (see all)

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca