Penambahan Pengadilan Perikanan Perlu Dibarengi Perbaikan Kualitas SDM

1

Jakarta – Rencana pemerintah menambah lagi tiga pengadilan perikanan perlu dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan perikanan.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (HKNTI) M. Riza Damanik mengungkapkan penambahan pengadilan perikanan adalah sesuatu yang baik. Namun, pemerintah juga harus mengikuti langkah tersebut dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia di pengadilan perikanan.

“Pengalaman kita membangun 7 peradilan perikanan ternyata itu tidak diikuti dengan penguatan sumber daya manusia pengadilan itu. Itu bisa dilihat dari kualitas putusan pengadilan perikanan itu tidak ada yang berkualitas,” katanya usai peluncuran buku “Laut, Masa Depan Indonesia” yang ditulis oleh Laksamana TNI Purnawirawan Bonar Simangunsong di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurutnya, selama ini tuntutan pengadilan perikanan terhadap kapal-kapal asing yang ketahuan mencuri ikan acap kali menggunakan pasal-pasal yang lemah. Sehingga, putusan pengadilan tidak pernah memberikan efek jera kepada para pencuri ikan.

“Di banyak negara, puncak dari pengambilan keputusan dari penegakan hukum di laut bukanlah penenggelaman kapal. Kalaupun mau ditenggelamkan tidak ada masalah itu, kalau sudah memenuhi syarat. Tapi, pada akhirnya putusan pengadilannya itu lah yang akan digunakan untuk memberikan efek jera,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, Undang-Undang Perikanan tahun 2004 sudah mengatur pemberian sanksi yang bisa diterapkan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kapal, di samping kepada nakhoda maupun anak buah kapal. Namun, sampai saat ini belum pernah ada putusan yang mampu menjangkau hingga ke pemilik kapal maupun pemilik perusahaan pencuri ikan di perairan nasional.

“Maka tidak mengherankan kalau kapal itu ditangkap dan diproses pengadilan, itu selalu lelangnya murah, dibeli lagi oleh pencuri ikan, lalu dia tidak pernah memberikan efek jera,” tukasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar pengadilan perikanan harus mensyaratkan kualitas jaksa yang baik. Antara lain para jaksa yang paham tentang UU Perikanan, UU Kelautan, serta Hukum Laut Internasional. “Sehingga, dalam tuntutannya nanti itu tuntutan yang betul-betul memberikan efek jera yang mengembalikan kerugian-kerugian negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menambah tiga buah lagi pengadilan perikanan di tanah air. Jika sebelumnya Indonesia hanya memiliki tujuh buah pengadilan perikanan, maka dengan penambahan ini akan ada sepuluh pengadilan perikanan di Indonesia.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca