FOKUS

Pemerintah memperpanjang Kontrak Freeport hingga 2041

3

tambang-freeport

Jakarta – Pemerintah RI akhirnya menyerah menghadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam proses renegosiasi Kontrak Karya (KK) tambang di Papua. Dalam keputusan akhir yang disampaikan pemerintah, KK PTFI kembali akan diperpanjang 2 x 10 tahun atau selama 20 tahun. Keputusan ini sangat mengejutkan, karena sebelumnya pemerintah bertekad tidak akan memperpanjang KK PTFI di Papua.

[ads1][ads2]

Dengan perpanjangan KK tersebut, Freeport makin lama menambang di Papua, selama 74 tahun. KK pertama PTFI ditandatangani tahun 1967, saat Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) diberlakukan oleh Presiden Soeharto sebagai penanda dimulainya Orde Baru. KK kedua ditandatangani tahun 1991 dengan durasi 2 x 10 tahun yang akan berakhir pada 2021. Ditambah dengan perpanjangan yang baru ini (2x 10 tahun) maka masa kerjanya PTFI baru akan berakhir tahun 2041.

“Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami,” kata Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain memperpanjang KK PTFI pemerintah ternyata juga memberikan keistimewaan pada PTFI perihal kewajiban divestasi. Jika sebelumnya pemerintah mewajibakan perusahaan tambang Kontrak Karya melepas sahamnya sebesar 51%, khusus dalam point renegosiasi dengan PTFI ini, pemerintah Indonesia hanya mewajibkan sebesar 30% saja.

Keputusan pemerintah ini bertentangan dengan semangat yang ada di UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba). Didalam UU tersebut seluruh kontrak karya yang sudah habis masa nya tidak akan diperpanjang lagi dan akan diganti dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang setara dengan pertambangan biasa. Hal ini tercantum dalam pasal 169 UU Minerba.

MENARIK DIBACA

loading...

2 KOMENTAR

  1. UU dibuat sendiri dan dilanggar sendiri -_- “Keputusan pemerintah bertentangan dengan semangat yang ada di UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba). Didalam UU tersebut seluruh kontrak karya yang sudah habis masa nya tidak akan diperpanjang lagi dan akan diganti dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang setara dengan pertambangan biasa. Hal ini tercantum dalam pasal 169 UU Minerba”

Tanggapan Pembaca