PDIP Memahami Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM

3
Rieke Diah Pitaloka dalam sebuah konfrensi pers

 

Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR mengaku bisa memahami kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi menjadi Rp. 8500. PDIP berencana menuangkan sikap resmi fraksi terhadap kebijakan BBM ke dalam buku putih.

Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto menilai, Presiden Jokowi cukup berani memutuskan kenaikan harga BBM di tengah yang memberatkan perekonomian nasional. “Saya tidak memuji pemerintah, tapi pemerintah cukup arif,” katanya usai melakukan rapat Fraksi PDIP di gedung DPR Jakarta, Selasa (18/11).

Apalagi, ungkapnya, pemerintah tidak sepenuhnya menghapus subsidi BBM. Sebab, jika benar-benar dihapus, harga BBM akan seharga Rp. 9200. “Pemerintah masih memberikan subsidinya, setidaknya dalam 1 liter 700 rupiah,” jelasnya.

Menurutnya, pada masa lalu PDIP menolak kenaikan harga BBM saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena tidak sepakat dengan argumentasi yang dikeluarkan pemerintah pada waktu itu. Karena itu, dia menolak jika disebut saat ini PDIP tidak pro kepada rakyat. “Jadi, jangan dikatakan kepada kami, bahwa kami anti rakyat Marhaen,” tegasnya.

Politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka, yang dikenal cukup vokal saat pemerintahan SBY menaikkan harga BBM mengungkapkan, kenaikan harga BBM menjadi Rp. 8500 sebuah pil pahit yang menjadi keputusan pemerintah Jokowi. “Kita berharap pil pahit ini tidak menjadi racun yang mematikan tapi jadi jamu,” tegasnya.

Dia menyampaikan, pemerintahan Jokowi-JK perlu mengeluarkan kebijakan stabilisasi harga mengantisipasi dampak kenaikan harga akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Karena, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek domino.

Selain itu, lanjutnya, perlu dipertimbangkan juga adanya kenaikan upah. Karena, para pekerja di luar kategori 15,5 juta rakyat miskin penerima kartu sakti juga akan terkena dampak kenaikan harga BBM.

Menurut Rieke, setiap kenaikan BBM per seribu rupiah diyakini perlu ada kenaikan upah sebesar Rp. 100.000. Sehingga, jika BBM naik Rp. 2000, maka harus ada tambahan penghasilan sebesar Rp. 200.000 per bulan. “Sehingga ada perimbangan antara penghasilan dan dampak inflasi,” jelas Rieke.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca