PDI-P Yang Dulu Tolak Kenaikan BBM, Kini Memaksa SBY Naikan BBM

2

jokowi

 

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selama 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, selalu menolak kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi. Alasan yang digunakan PDI-P adalah rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan subsidi BBM. Berdasarkan hasil kajian PDI-P, pemerintah mampu menutupi anggaran untuk subsidi dengan mencari sumber pemasukan lain.

[ads1][ads2]

Pada tahun 2012, saat SBY akan menaikan harga BBM bersubsidi, PDI-P melalui Sekjend-nya, Tjahjo Kumolo, menginstruksi seluruh kader PDI-P baik di DPR-RI maupun DPRD melakukan penolakan. Tjahjo malah sempat mengirimkan SMS kepada seluruh pengurus PDI-P dari pusat hingga daerah untuk memasang spanduk penolakan kenaikan BBM Subsidi.

“Instruksi partai ke seluruh struktur partai se-Indonesia dan kepada seluruh anggota fraksi DPR-DPRD se-Indonesia untuk memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok tanah air”, bunyi SMS Sekjend PDI-P masa itu.

Ditahun 2013, dalam rangka menolak kebijakan pengurangi Subsidi BBM, PDI-P mengeluarkan hasil kajian Postur APBN 2013 berupa buku saku. Dibuku tersebut ditulis pemerintah sebenarnya bisa mencari sumber-sumber lain untuk menutupi biaya subsidi, ketimbang menaikkan harga BBM.

Lain dulu lain sekarang, setelah berhasil memenangkan PILPRES 2014 dengan Jokowi sebagai Presiden terpilih 2014-2019, PDI-P memaksa Presiden SBY yang akan segera berakhir jabatannya untuk menaikan harga BBM Subsidi.

Alasan yang digunakan PDI-P adalah jika BBM Subsidi tidak dinaikan maka pemerintahan Jokowi akan mengalami beban yang sangat besar dalam menanggung subsidi BBM. Anggaran Belanja Negara pada tahun 2015 akan besar diserap oleh subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp 363,5 Trilyun, sementara sumber pemasukan negara tidak mencukupi untuk menutupi subsidi BBM tersebut.

Dalam RAPBN 2015 yang sedang disiapkan oleh pemerintahan SBY tidak terlihat adanya rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini tidak dapat diterima oleh PDI-P dan mencurigai Presiden SBY sedang melimpahkan persoalan kenaikan BBM kepemerintahan Jokowi.

“Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong,” ujar politisi PDIP Dolfie O.F Palit, jumat (22/8).

Untuk menghindari jebakan persoalan kenaikan BBM diawal pemerintahan Jokowi, PDI-P mendorong SBY untuk menaikan harga BBM Subsidi sebelum lengser dari jabatannya pada oktober nanti.

Sementara dikesempatan lain, Jokowi juga meminta Presiden SBY untuk menaikan BBM Subsidi sebelum dirinya dilantik pada 20 Oktober nanti. Alasan yang digunakan Jokowi adalah agar beban subsidi BBM tidak hanya ditanggung oleh pemerintahan mendatang.

“Yang baik ya kenaikannya dibagi-bagi. Pemerintah sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau menaikkan berarti mengurangi beban ke depan,” ujarnya usai menghadiri Soegeng Sarjadi Award di Hotel Four Season, Selasa (19/8).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca