Krusial, Revisi UU Lalu Lintas Devisa

1
Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Barly Martawardaya

Jakarta – Gonjang-ganjing nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam sepekan terakhir membuat revisi atas UU Lalu Lintas Devisa menjadi semakin krusial.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Barly Martawardaya mengungkapkan, revisi atas UU Lalu Lintas Devisa harus bisa menjadi agenda prioritas yang perlu dibahas di masa sidang DPR berikutnya.

Menurutnya, mata uang negara akan selalu rentan dengan kondisi keuangan global jika revisi atas UU No. 24 tahun 1999 tersebut tidak segera dilakukan. “Jadi, ini sudah diperingatkan, kalau kita tidak revisi juga, akan jadi masalah besar di kemudian hari. Akan loopholenyakebuka terus. Kita akan selalu rentan terhadap sentimen dan kondisi eksternal,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/12).

Dia mengingatkan, saat ini Indonesia tergolong sebagai negara yang berada di papan tengah ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia harus lebih hati-hati dan jangan sampai tergantung dengan hot money. “Jadi, kita harus kuat di dalam, jadi sangat nggak tergantung kondisi baik atau buruknya hot money,” tukasnya.

Barly menyarankan perlu aturan yang tegas bahwa setiap uang yang keluar dan masuk harus diberikan jangka waktu. Jangan sampai aliran uang dalam jumlah besar bisa keluar masuk hanya dalam hitungan hari. Agar pergerakan aliran uang bisa diprediksi, negara bisa membatasi antara lain dengan aturan pertiga bulan atau per enam bulan.

Kendati Bank Indonesia sudah menerapkan pembatasan dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama 6 bulan, namun dia merasa itu masih belum cukup. Pasalnya, di capital market aliran dana yang keluar masuk masih terjadi dalam hitungan menit. “Nah, ini juga yang perlu juga dibatasi. Negara-negara lain sudah melakukan. Di Cili, di Malaysia, itu ada pembatasan itu. Pembatasan capital,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca