Kebijakan Pemerintah Terkait BBM Subsidi, Grusa Grusu

0

Jakarta – Pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar jenis premium menjadi Rp7.600 per liter, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Namun, kebijakan penurunan harga BBM bersubsidi itu tidak luput dari kritikan. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM bersubsidi yang hanya sebesar 900 rupiah dianggap menjadi kebijakan yang serba tanggung.

Wasekjend Demokrat Ramadhan Pohan menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah Jokowi masih terkesan belum dijalankan dengan perhitungan secara matang dan terukur.

“Kesannya, semua grusa-grusu. Terburu-buru. Serba dadakan,” katanya melalui pesan singkatnya kepada Fren247.com di Jakarta, Jumat (02/01).

Menurutnya, hal ini bisa dilihat pada saat pemerintahan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi 8.500 rupiah beberapa waktu lalu. Pasalnya, kenaikan harga BBM dilakukan justru pada saat harga minyak dunia turun drastis. Akibatnya berimbas kepada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Harga-harga bahan pokok dan kebutuhan pun meroket. Rakyat miskin menjerit. Pengamat, pakar, mahasiswa, publik teriak protes,” ucapnya.

Ramadhan menambahkan, kesan kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa juga terlihat saat pemerintah melakukan penurunan harga BBM jenis premium menjadi 7600 rupiah.

Dia mempertanyakan, mengapa harga BBM tidak dikembalikan saja ke harga semula sebesar 6.500 rupiah. “Nah sekarang, ketika diturunkan, tanggung pula. Kenapa nggak dikembalikan sediakala atau di bawahnya malah,” pungkasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, banyak warga yang terlanjur kecewa, karena harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi yang tidak kunjung turun. “Sungguh, kebijakan yang kurang peka kepentingan rakyat kecil. Nggak pro rakyat,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca