Kebijakan Menteri Susi Meresahkan Nelayan

3
Ilustrasi: Nelayan

Jakarta – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang kegiatan alih muatan ikan di tengah laut (no transshipment at seas) meresahkan para nelayan di Indonesia. Akibat kebijakan tersebut para nelayan kecil harus membawa hasil tangkapannya ke darat, tidak dapat lagi mentransfer atau transaksi muatannya di tengah laut ke kapal ikan yang lebih besar yang memiliki cool storage.

Bambang Harjo, anggota komisi VI DPR RI, mengkritik kebijakan yang dikeluarkan menteri Susi ini. Ia menilai Susi sebagai Menteri tidak memahami kondisi nelayan dilapangan dan efek kebijakan yang dibuatnya bagi nelayan di Indonesia.

“Kebijakan ini sangat memberatkan para nelayan, dimana mereka harus membawa hasil tangkapnya ke darat. sehingga banyak ikan yang mati karena tidak sempat disimpan di cool storage dan yang bisa dimanfaatkan cuma 10% dari hasil tangkap,” kritik Bambang melalui rilis yang diterima redaksi Fren247, Jumat (30/1).

Selain itu, Bambang menilai, Menteri Susi juga tidak memahami bahwa akibat kebijakannya tersebut nelayan harus menanggung biaya konsumsi BBM yang lebih tinggi, sehingga nelayan akan semakin merugi. “Menteri Susi cuma asal bikin kebijakan saja, tapi tidak melihat efeknya dilapangan,” ungkapnya.

Menurut Bambang, Poros Maritim sebagai program yang ada dalam Nawacita tidak sama sekali terlihat sampai saat ini sebagai sebuah program yang memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi dengan berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan Indonesia.

“Kebijakan Menteri Susi ini melengkapi buruknya Program Nawacita Jokowi dengan berbagai polemik yang sudah ada ini, harusnya pemerintah bisa lebih fokus dalam menjalankan amanatnya bukan cuma dijadikan slogan saja tapi menyengsarakan (Rakyat),” tutup Bambang Harjo.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca