Jokowi Menilai Tidak Tepat Kebijakan Presiden SBY soal BBM Subsidi

0
Jokowi menilai Pemerintahan SBY keliru menerapkan Kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi
Jokowi menilai Pemerintahan SBY keliru menerapkan Kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi

Jakarta – Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak  tepat mengeluarkan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi : Solar dan premium. Jokowi menilai SBY tidak tegas dan setengan setengah dalam kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi.

“Kalau saya tegas saja. Mau naik (harga BBM bersubsidi), naik semuanya. Kalau saat ini kan di lokasi-lokasi tertentu saja (pembatasan), ya akhirnya gini, yang dibatasin di SPBU tengah kota, ya teriak semua,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/8).

Jokowi tak mengetahui dasar keputusan pemerintah SBY terkait pembatasan penjualan BBM bersubdisi yang dilakukan di waktu dan lokasi tertentu saja. Jika Jokowi jadi presiden, ia pasti memutuskan secara bijak agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau saya tegas-tegas saja, (kalau) naik, naik semua. Tidak (naik), ya tidak semua. Kalau kalkulasinya sudah matang, kenapa tidak,” kata Jokowi mengkritik pada kebijakan SBY.

Meski begitu, aku Jokowi, dia tidak bermaksud membatasi BBM bersubdisi secara total sepenuhnya jika nanti menjadi presiden. Jokowi perlu lebih dulu menghitung semua aspek untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

“Ya, kalau saya kan belum ‘ngitung’,” kata Jokowi.

Pertamina terhitung 1 Agustus 2014 menghentikan distribusi solar bersubsidi di 26 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di kawasan Jakarta Pusat. Total konsumsi solar bersubsidi di lokasi ini hanya sekitar 90 kiloliter per hari.

Senin (4/8) kemarin, Pertamina telah meminta semua SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali agar menjual solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 di kawasan tertentu. Pemasaran solar bersubsidi difokuskan di kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan wilayah yang dekat pelabuhan, yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi.

Untuk SPBU berlokasi di jalur utama distribusi logistik tidak diberlakukan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi.

Mulai 6 Agustus 2014 besok sebanyak 29 unit SPBU di sepanjang jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, dan hanya menjual pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi.

Konsumsi premium bersubsidi di semua SPBU di sepanjang jalan tol ini sekitar 725 kiloliter per hari, di mana 27 unit SPBU berlokasi di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi mutlak diperlukan karena persediaan premium dan solar bersubsidi berdasarkan kuota yang ada sangat terbatas, yang keputusannya ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.

Hingga Juli 2014, persediaan premium tinggal 42 persen dari pagu anggaran dan solar bersubsidi tinggal 40 persen dari kuota 2014. Jika tidak dilakukan pembatasan, kuota premium akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar bersubsidi pada 30 November 2014. Melalui kebijakan pembatasan konsumsi seperti mulai diterapkan pemerintah saat ini, kuota yang ditetapkan sebelumnya dapat bertahan hingga akhir tahun 2014.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca