GSBI Desak Pemerintah Buat Perppu Hapus KTKLN

2

Jakarta – Gabungan Serikat Buruh Independen (GBSI) mendesak pemerintah untuk segera membuat Perppu pencabutan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Pasalnya, kewajiban membuat kartu tersebut dianggap memberatkan bagi buruh migran yang berniat bekerja di luar negeri.

Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen, Rudi HB Daman, mengungkapkan dalam praktek di lapangan pembuatan KTKLN ditengarai menjadi alat pemerasan oknum kepada buruh migran. “Apa gunanya KTKLN bagi buruh migran, sehingga itu patut dicabut memang. Gak ada alasan,” katanya di Jakarta, Rabu (17/12).

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ungkapnya, besaran tarif yang dikenakan oknum untuk pembuatan biaya KTKLN besaran bermacam-macam. Mulai dari Rp. 290.000 hingga Rp. 2 juta. Sehingga, menurut dia, alasan pembuatan KTKLN agar pekerja di luar negeri sebenarnya kurang tepat.

Apalagi, ucapnya, data tenaga kerja di luar negeri sebenarnya sudah tercantum di passport maupun kontrak kerja. Selain itu, KTKLN tersebut yang sudah dibuat pun tidak berlaku untuk seterusnya dan harus diperbaharui. “Karena mereka ganti majikan, ganti KTKLN. Gak berlangsung data itu selamanya. Padahal, di dalam passport data mereka sudah ada, dalam kontrak kerja sudah ada,” tegasnya.

Rudi menambahkan, jika memang pemerintah berniat mau mencabut KTKLN, maka pemerintah harus terlebih dahulu mengajukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004. Pasalnya, pembuatan KTKLN adalah amanat UU tersebut. “Kalau pemerintah tidak mau membuat UU baru, ya buat Perppu mengganti UU No. 39. (2004). Perppu atau UU revisi baru itu harus menjabarkan inti dari konvensi PBB tahun 90 termasuk konvensi ILO 189,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan keinginannya menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) pada 30 November lalu. Namun demikian, banyak kalangan menganggap penghapusan tersebut tidak akan mudah. Sebab, pembuatan KTKLN sudah diatur oleh UU No. 39 tahun 2004.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca