Fraksi PKS Galang Dukungan Untuk Interpelasi Pemerintah

0
Simpatisan dan Kader PKS Memutihkan GOR Delta

Simpatisan dan Kader PKS Memutihkan GOD Delta

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap konsisten menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM Subsidi.  PKS akan mendorong DPR untuk menggunakan hak Interpelasi terkait kebijakan Jokowi tersebut.

“Fraksi PKS akan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah seperti mendorong DPR menggunakan hak interpelasi,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers di ruang rapat Fraksi PKS di Gudeng DPR, Selasa (18/11).

Jazuli juga menjelaskan bahwa PKS akan mendorong fraksi lain baik di Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menggunakan Hak Interpelasi ini. Hak interpelasi ini yang masih memungkinkan digunakan oleh anggota DPR terkait kebijakan Jokowi menaikan harga BBM dengan kondisi harga minyak dunia yang cenderung turun.

“Anggota fraksi dari KIH kan secara personal menolak kebijakan tersebut, dan kami mendorong hak tersebut kepada fraksi di KIH,” katanya.

Lebih lanjut Jazuli juga menjelaskan bahwa Fraksi PKS berpandangan kebijakan Pemerintah menaikan BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 pasal 14 ayat 13. Dimana dalam Undang undang tersebut dinyatakan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Kebijakan menaikan harga BBM Subsidi juga dipandang makin memperberat beban masyarakat. “Kami memandang kenaikan harga BBM akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Harga pangan juga akan naik di kisaran 15 persen seperti pada 2013 meski inflasi keseluruhan ada di kisaran 8-10 persen,” jelas Jazuli.

Disisi lain kebijakan menaikan harga BBM Subsidi akan makin memperburuk kondisi ekonomi Nasional dan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dikarena dunia usaha tidak mampu mengembangkan usahanya. “Kenaikan harga BBM juga merusak prospek ekonomi RI yang sudah mengalami pelambatan serius di kisaran 5,1-5,3 persen,” jelas Jazuli.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (17/11) malam, sepulang dari lawatannya keluar negeri, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi. Dengan didamping oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkan kenaikan harga Premium dari Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 atau naik sebesar Rp 2.000 per liter. Sementara untuk Solar juga mengalami kenaikan Rp 2.000 perliter dari Rp.5.500 menjadi Rp.7.500 per liter. Harga baru berlaku efektif sejak pukul 00.00 WIB pada Selasa (18/11).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca