Dua Kementerian Berebut Kelola Dana Desa Rp 20 Triliun

2
Sidang Kabinet Kerja, Presiden Jokowi

Jakarta – Dua Kementerian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang berebut hak pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya naik dua kali lipat lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015. Kementerian yang sedang memperebutkan pengelolaan Anggaran Desa tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015, alokasi Anggaran Desa telah ditingkatkan dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20 triliun. Akibat kenaikan anggaran ini, maka tahun ini setiap desa di Indonesia akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat masing masing sekitar Rp 750 juta.

Kementerian Dalam Negeri merasa paling berhak mengelola Anggaran Desa tersebut. Menurut Mendagri, Tjahjo Kumolo, sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya pemerintahan desa berada di bawah kendali Kemendagri. Termasuk dalam hal pengelolaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dipihak lain, Kementerian DPDTT juga merasa lebih berhak mengelola Dana Desa yang besar tersebut. Ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Dimana dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berada dibawah Kementerian DPDTT.

“Dalam Perpres Nomor 165 sudah sangat jelas yang diberikan pada saya bahwa dirjen PMD itu di bawah koordinasi Kementerian Desa,” ungkap Marwan beberapa waktu lalu.

Sementara itu dalam sidang Kabinet yang berlangsung siang ini, Selasa (13/1), Presiden Jokowi dalam sambutan pembuka sidang menyerahkan penyelesaian rebutan kewenangan Dana Desa tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Hari ini urusan desa, enggak ada yang lain. Sidang kabinet saya berikan ke wapres selesaikan masalah ini. Silakan Wapres sampaikan,” kata Jokowi singkat.

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan JK juga menyerahkan sepenuhnya urusan rebutan dua kementerian ini kepada keputusan Presiden Jokowi. “Ya, sedang diatur oleh Presiden dengan UU yang ada,” jawab JK sewaktu ditanya wartawan pada suatu kesempatan.

Beberapa pihak menenggarai rebutan pengelolaan Dana Desa yang besar ini tidak lepas dari kepentingan politik untuk masa mendatang. Sebagaimana diketahui, Mendagri Tjahyo Kumolo adalah kader PDIP dan Menteri DPDTT kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca