100 Hari Pemerintahan Jokowi, Migrant Care Beri Rapor Merah

0
Koordinator Migrant Care Anis Hidayah

Jakarta – Migrant Care memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait soal penanganan persoalan buruh migran di luar negeri. Kementerian yang menjadi sorotan Migrant Care adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja.

Koordinator Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, dari 8 poin yang disorot oleh Migran Care, hanya dua poin penanganan yang mendapatkan nilai hijau, 1 buah mendapatkan nilai kuning, sedangkan sisanya sebanyak 5 poin mendapatkan nilai merah.

“Artinya, sebenarnya masih banyak yang merah,” katanya dalam “Launching Rapor 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi -JK di Bidang Perlindungan Perempuan” di Warung Daun Cikini di Jakarta, Selasa (03/02).

Sebagai informasi, Migrant Care memberikan penilaian hijau pada poin respon cepat terhadap masalah dan mainstreaming gender dalam diplomasi dan politik luar negeri. Sedangkan nilai kuning diberikan untuk komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi bagi mantan buruh migran.

Adapun, nilai merah diberikan kepada poin yang berhubungan dengan komitmen dan integrasi standart internasional (HAM dan Labour), integrasi gender perspektif dalam birokrasi dan kebijakan di Kemenaker dan BNP2TKI, komitmen dan perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta reformasi birokrasi arah kebijakan 5 tahun ke depan (RPJMN).

Menurutnya, nilai hijau penanganan buruh migran menyangkut poin ├Żang berkaitan dengan reaksi cepat pemerintah. Antara lain, langkah pemerintah yang dengan segera memulangkan buruh migran yang tidak berdokumen beberapa waktu lalu.

Namun demikian, tegasnya, persoalan buruh migran adalah persoalan yang kompleks. Sehingga, pemerintah harus menuntaskan akar masalahnya. Sejauh ini, lanjutnya, upaya penyelesaian problem utama buruh migran masih belum nampak dalam RPJMN yang disusun oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintahan Jokowi perlu melakukan perubahan paradigma di Kementerian dan lembaga terkait penyusunan RPJMN untuk memperbaiki kondisi buruh migran.

“Atau paling tidak, bagaimana rencana di tingkat kementeriannya. Karena itu akan mempengaruhi 5 tahun ke depan, apa yang mau di dorong perbaikan tata kelola di bidang buruh migran,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca