Penerapan UU Pemda Yang Baru, SLTA di Surabaya Terancam Tidak Gratis Lagi

1
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan (4 dari kiri) dalam kegiatan dengan siswa SLTA

Surabaya – Belum selesai gonjang-ganjing persoalan Kurikulum 2013, kembali muncul persoalan baru didunia pendidikan Indonesia. Kali ini diakibatkan aturan yang terdapat di Undang Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) No. 23 tahun 2014. UU Pemda ini baru diundangkan dan mulai berlaku sejak 2 Oktober 2014.

Didalam UU Pemda No. 23 tahun 2014 tersebut terdapat peraturan yang menyerahkan kewenengan pengelolaan pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Luar Biasa kepada Pemda Tingkat I atau Propinsi. Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Luar Biasa, selama ini ada dibawah kewenangan pemda Kabupaten/Kota namun sejak berlakunya UU Pemda ini sudah beralih ke Pemda Provinsi.

Akibat peraturan yang ada di UU tersebut, seluruh SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Surabaya yang selama ini digratiskan oleh Pemkot Surabaya terancam tidak gratis lagi. Hal ini dikarenakan Pemprov Jatim yang nanti memiliki kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK dan SLB tidak akan memberikan bantuan operasional daerah (Bopda) dalam rangka pengambilalihan kewenangan tersebut.

“Pemprov tidak akan menganggarkan bantuan operasional daerah ke Kabupaten-Kota, ini demi pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan sosial,” jelas Sokarwo kepada media menanggapi pengambil alihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten-Kota.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menggratiskan selama ini seluruh biaya sekolah dari Dasar (SD/SMP) hingga pendidikan Menengah (SMA/SMK) sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Indonesia. Program wajib belajar 12 tahun ini mampu dilaksanakan Pemkot Surabaya karena besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca