Ketua DPRD Bangkalan Tolak Bekerjasama dengan BPWS

2

fuad Amin Bupati Bangkalan

Bangkalan – Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron, akan terus menolak bekerjasama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Hal ini dilakukan karena selama ini keberadaan BPWS tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Madura. Pihaknya sudah lama mengeluhkan hal ini kepada pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah pusat.

Diantara aspirasi masyarakat Madura yang hingga saat ini tidak terakomodir adalah tidak dilibatkannya Bupati di Madura dan Walikota Surabaya dalam struktur jabatan di BPWS. “Menurut perjanjian yang lama, harus melibatkan satu wali kota dan empat bupati di Madura sebagai dewan pengarah dalam struktur kepengurusan BPWS,” jelas Fuad dikantor DPRD Bangkalan, Kamis (13/11) .

Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan, menjelaskan sudah berkali kali menyurati pemerintah pusat agar menepati janji tersebut. “Faktanya, sampai sekarang wali kota dan empat bupati tidak menjadi dewan pengarah. Karena itu, saya akan terus menagih janji pemerintah pusat tersebut. Berapa kali kami hanya diberi janji? Kami akan menyurati pemerintah pusat,” tegasnya.

Rencananya DPRD Bangkalan akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan merestrukturisasi pejabat di BPWS. Langkah ini juga didukung oleh Ulama se-Madura yang akan membubuhkan tanda tangan diatas Surat tersebut. Hal ini disampaikan oleh KH Nuruddin A. Rahman, tokoh Ulama Madura yang juga Ketua MUI Jawa Timur.

Nuruddin juga menjelaskan, diantara poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah mendesak pimpinan BPWS diganti orang Madura yang paham kultur Madura. ”Kami ulama dan pimpinan pondok pesantren di Madura sepakat mengusulkan agar pimpinan BPWS segera diganti orang-orang baru yang banyak mengerti tentang Madura. Termasuk, mampu bekerja dan mensinergikan empat kabupaten di Madura,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

3 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca