Politisi PKS: Keributan Polri dan KPK Akibat Ketidak Becusan Presiden

4
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ustad Mokhtar Hidayat

Kupang – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ustad Mokhtar Hidayat, menilai kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri akibat ketidak becusan Presiden sebagai kepala Negara. Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Bali-Nusra Partai PKS itu di Kupang, Sabtu 7 Februari 2015.

Dia mengibaratkan bahwa kasus antara KPK dan Polri seperti anak-anak dalam satu rumah yang sedang bertengkar.

“Ketika anak-anak sedang bertengkar, siapakah yang disalahkan dalam rumah itu? Apakah anak-anak? Itu tidak mungkin, tetapi yang salah adalah orangtuanya,” tutur Mokhtar Hidayat.

Menurut Mokhtar, jika orangtua benar-benar bisa mengelola rumah tangga dengan baik maka semuanya pasti akan baik-baik saja. “Kalau mereka nakal, orangtua harus berani menjewer mereka agar tidak nakal atau ribut lagi.” ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa pernyataan itu dia lontarkan bukan karena mendukung Prabowo pada saat Pilpres kali lalu sehingga dirinya harus mengatakan seperti itu, tetapi memang karena kenyataan yang sangat sederhana dapat ditebak semua orang.

“Jadi masalah ini butuh ketegasan Jokowi saja sebagai pemimpin negara, bukan membiarkan persoalan ini berlama-lama. Apalagi terlalu banyak mendengar bisikan balas jasa politik dari pimpinan partai,” kata Mokhtar menegaskan.

MENARIK DIBACA

loading...

3 KOMENTAR

  1. Aneh politisi kok pola pikirnya dangkal?,hal ini menggambarkan kualitas rendahan yg dimiliki pks sama seperti kasus rendahan yg menjerat ketua partai ini…wawasannya sama ma sapi.

  2. Seorang ustadz harusnya mengurus pesantren saja, jangan ikut-ikut politik. KPK dan Polri itu sama-sama penegak hukum. Kalau KPK bisa men-tersangka-kan orang, Polri juga masih mempunyai hak yang sama, bukannya bertengkar, tapi semua adalah masalah hukum, dan Polri katanya sudah mempunyai dua alat bukti untuk menjerat ketua-ketua KPK itu. Kalau dalam masalah hukum, Presiden tidak boleh intervensi, wibawa Polri juga harus dijaga, karena Polri merupakan institusi negara juga.

    • Pakar Hukum: Sikap Jokowi Sudah Tepat
      Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengemukakan penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan (BG) oleh KPK dan status Bambang Widjajanto (BW) sebagai tersangka oleh Polri adalah persoalan hukum. Karena itu, harus segera selesaikan melalui prosedur hukum.
      “Sebaiknya diselesaikan prosesnya sesegera mungkin agar KPK dan Polri tidak terkontiminasi dan terjebak dengan political interest yang mungkin ada grand design di belakangnya,” kata Indri di Jakarta, Jumat (23/1).
      http://www.beritasatu.com/nasional/243265-pakar-hukum-sikap-jokowi-sudah-tepat.html

Tanggapan Pembaca