Pastika Minta Verifikasi Lapangan Mutlak Dilakukan Guna Validasi Orang Miskin

1
Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2015

Denpasar – Gubernur Bali Made Mangku Pastika, meminta kepada Dinas di lingkungan Kabupaten/Kota di Bali agar melakukan verifikasi ke lapangan guna memvalidasi data orang miskin yang ada di Bali. Ia menegaskan bahwa data orang miskin yang ada dalam laporan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Verifikasi lapangan mutlak dilakukan, jangan sampai kita dibohong-bohongi seperti yang beberapa kali sudah saya alami di lapangan. Oleh karenanya Kab/Kota tolong datanya di cek lagi, lakukan verifikasi ke lapangan, luangkan waktu untuk jalan-jalan ke desa”, tegas Pastika saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2015 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016, bertempat di Gedung Wiswasabha Utama-Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (28/01).

Lebih jauh Gubernur Pastika menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik diselenggarakan forum ini sebagai wahana menyerap berbagai masukan, saran, aspirasi sekaligus sebagai implementasi dan evaluasi terhadap program-program pembangunan daerah yang telah berlangsung. Mengingat permasalahan yang ada di Bali saat ini masih didominasi dengan kemiskinan, oleh karenanya Ia meminta agar tetap fokus dan berbasis data dalam melakukan pengentasanya, agar tepat sasaran.

Selain kemiskinan menurutnya, kondisi masyarakat di Bali saat ini juga memiliki hambatan di bidang pertanian seperti penyerapan teknologi pertanian masih belum maksimal.

Hambatan Infrastruktur juga terkait didalamnya seperti kemacetan yang semakin meningkat, serta masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Oleh karenanya Ia berharap sinergitas antara semua komponen di Bali baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah daerah Kab/Kota harus lebih ditingkatkan.

Senada dengan Gubernur Pastika, Kepala Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali Putu Astawa, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini diharapkan dapat mengkosolidasikan berbagai upaya secara sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi Bali Mandara. Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan sangat membutuhkan perencanaan yang berkualitas.

Dengan menekankan prinsip-prinsip profesionalisme, efektif, efisiensi, transparan, akuntabel serta responsif sehingga bersinergi dengan sasaran dan mempertimbangkan kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) di masing-masing SKPD.

Pada kesempatan tersebut, Putu Astawa juga melaporkan bahwa acara konsultasi tersebut akan diisi dengan pemaparan Sistem Informasi Geografis (GIS) oleh Kepala BPS Provinsi Bali dan pemaparan dari Kepala Bappeda Provinsi Bali mengenai gambaran umum dan kebijakan pembangunan, tantangan pembangunan, peluang pembangunan, strategi pembangunan dan prioritas pembangunan.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca