KPUD Bali Harapkan Partai Golkar Selesaikan Konflik Sebelum UU Pilkada Disahkan

0
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Denpasar– Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengharapkan kepada Partai Golkar segera menyelesaikan konflik ditubuh partai Golkar sebelum UU Pilkada disahkan oleh DPR RI, supaya bisa mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten/kota.

Dia mengatakan, memang hingga saat ini UUD Pilkada masih belum disahkan, tapi alangkah baiknya persoalan Partai Golkar Bali yang memiliki dua kepengurusan itu diselesaikan secepatnya.

“Supaya Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada, harapan kami persoalan internal mereka bisa cepat diselesaikan. Kami tidak memiliki kewenangan menekan mereka untuk menyelesaikan masalahnya,” terangnya, di Denpasar, Selasa (27/01/).

Ia menambahkan, jika masalah dalam tubuh Partai Golkar itu sudah terselesaikan, saat Pilkada bisa lebih kondosif. “Saat mengajukan calon untuk mengikuti pilkada calon itu harus memiliki tanda-tangan sekretaris dan ketua partai, atau tandatangan dari kumpulan partai yang mengusung calon itu,” jelasnya.

Raka Sandi menyatakan, bila dua kepengurusan Partai Golkar itu masing-masing mengajukan calon maka yang akan dilakukan oleh KPU mencari kebenaranya yaitu akan dilakukan verifikasi administrasi dan verivikasi faktual, selain itu akan meminta konfirmasi dari Kemenkumham.

“Ketika masalah internal mereka belum selesai dan keduanya mendaftarkan calon kepala daerah maka kami akan meminta data Kemenkumham dari kubu siapa yang diakui oleh pemerintah,”jelasnya.

Persoalan Partai Golkar Bali ini merupakan permasalahan nasional, di Partai Golkar pusat pun belum ada ketentuan, siapa yang yang sah menjadi ketua partai Golkar, apakah Abu Rizal Bakrie, atau Agung Laksono.

“Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan, hal seperti ini kami harapkan mendapatkan atensi yang lebih. Jangan sampai saat pemilihan kepala daerah konflik mereka belum selesai,” paparnya.

Raka Sandi menjelasakan, sudah pernah memiliki pengalaman partai politik yang memiliki dualisme kepengurusan. “Pada saat itu yang kami lakukan adalah melaporkan ke KPU pusat dan meminta data yang sah di Kemenkumham,” sebutnya.

Seperti diketahui partai Golkar di Bali saat ini memiliki dua kepengurusan yaitu I Ketut Sudikerta, Ketua DPD I Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri, dan Gede Sumarjaya Linggih yang juga ketua DPD I Partai Golkar versi Agung Laksono.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca