Hadapi Pilkada, Golkar NTT Pakai Kepengurusan Hasil Munas 2009

0
Ibrahim Agustinus Medah, Ketua DPD Partai Golkar NTT

Kupang – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibrahim Agustinus Medah menyampaikan bahwa dalam menghadapi Pilkada pada tahun 2015, DPD Golkar NTT menggunakan kepengurusan Partai Golkar hasil musyawara Nasional (Munas) Riau pada tahun 2009 lalu.

“Kepengurusan Golkar yang berwenang melakukan proses politik untuk menghadapi Pilkada 2015 disetiap daerah adalah kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau tahun 2009 lalu,” kata Medah, Jumat (20/2) di Kupang.

Dia mengatakan, dalam rapat koordinasi seluruh Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Bali, bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Kubu Agung Laksono maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan kalau kepengurusan yang bisa melakukan proses politik adalah hasil Munas Riau.

“Karena masalah belum selesai, tetapi Partai Golkar harus terus berproses maka Kemenkumham mengatakan yang sah adalah Kepengurusan hasil Munas Riau. Dan ini masuk akal, harus ada suatu kepengurusan yang dipayungi UU baik UU Partai Politik maupun UU tentang Pilkada,” kata Medah.

Dia menjelaskan, lantaran semua proses di pusat untuk menghasilkan kepengurusan yang baru masih berjalan, maka sambil menunggu penyelesaian dimaksud, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau dan seluruh jajaran di daerah siap menghadapi agenda pilkada.

Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada di tahun 2015 ini telah disepakati bahwa akan ada Petunjuk Pelaksana (Juklak) yang tidak lagi melalui survey. Alasannya, survey meninggalkan banyak masalah dalam partai yakni setelah figur yang diusung dan terpilih menjadi kepala daerah, maka yang bersangkutan tidak memberikan perhatian kepada partai.

Medah menambahkan, dalam menentukan paket calon kepala daerah di kabupaten atau kota di NTT, maka dilakukan penjaringan dan dimusyawarahkan di partai dan tidak diperkenankan melalaui voting.

“Dari penjaringan itu kita harapkan menghasilkan lima nama dan dikirim ke provinsi untuk dikaji lalu ditetapkan tiga nama untuk diteruskan ke pusat untuk mengeluarkan SK berdasarkan pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi, dengan melibatkan DPD Kabupaten dan Kota,” tutur Medah.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca