Bupati dan Wakil Bupati Serta DPRD di NTT Terancam Tidak Terima Gaji

2
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya menegaskan bahwa kabupaten dan kota di daerah itu yang belum menetapkan APBD tahun 2015 akan dikenai sanksi berupa tidak diberi gaji selama enam bulan.

Hal itu disampaikan Frans Lebu Raya saat menggelar rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/2). Menurut Lebu Raya, sejumlah kabupaten di daerah itu belum menetapkan APBD sehingga, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD tidak akan diberi gaji.

“Ada empat kabupaten yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya serta anggota DPRD yang terancam tidak diberi gaji. Empat Kabupaten itu adalah Kabupaten Belu, Malaka, Sumba Barat Daya dan Lembata,” sebutnya.

Atas masalah itu, Lebu Raya memerintahkan kabupaten dan DPRD melakukan koordinasi yang baik untuk mempercepat proses penetapan APBD. “Butuh sinergitas antara bupati dan DPRD untuk melancarkan proses pembangunan disetiap daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, ke empat kabupaten tersebut tidak berhasil menetapkan APBD tahun anggaran 2015 hingga  batas waktu 31 Desember 2014 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Surat Edaran Nomor 903/6865/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD Provinsi, dan ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia tanggal 24 November 2014 lalu.

Dalam surat edaran itu memerintahkan kepala daerah dan DPRD agar segera dengan cepat menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015.

MENARIK DIBACA

loading...

29 KOMENTAR

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini