ARAK NTT Serukan Pembebasan Bambang Widjojanto

0

Kupang – Aktifis mahasiswa anti korupsi di NTT yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur (ARAK NTT) menyerukan pembebasan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap dan ditahan oleh Mabes Polri, Sabtu (24/1).

ARAK NTT yang dikoordinir Bedi Roma menyebutkan, selain menyerukan pembebasan Bambang, ARAK NTT juga menyerukan penyelamatan terhadap upaya kriminalisasi KPK oleh Polri. Upaya kriminalisasi Polri itu merupakan upaya untuk menyuburkan korupsi dalam negeri.

“Tangkap mafia dan pelaku korupsi di Indonesia, segera pula bangun KPK sampai ke daerah serta Reformasi Total institusi Polri,” ujar Bedi Roma, Sabtu (24/1) kepada wartawan.

ARAK NTT menilai, penangkapan Bambang merupakan upaya untuk melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi dan Negara seolah tidak lagi melindungi bangsanya sendiri akibat para pengelola (pemerintah) yang cendrung bermain diatas situasi bangsa yang lagi mengalami defisit kesejahtraan.

“Korupsi adalah musuh kita bersama, korupsi melahirkan kemiskinana dan keterbelakangan, karupsi harus dilawan bukan korupsi harus di rawat dan koruptor dilindungi,” ujarnya

Arak juga menilai bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tengah mempertontonkan sikap melindungi koruptor dengan menetapkan Budi Gunawa sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, menurut Roma, Budi Gunawan sudah masuk daftar penyelidika KPK sebagai pemilik Rekening Gendut pada tahun 2010 silam. Apalagi bertepatan dengan proses pencalonan itu, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai Tersangka.

“Tentu sebagai rakyat, kami memliki rasa kebanggaan yang sangat besar atas kerja keras KPK untuk memberantas korupsi, namun apalah jadinya dibalik upaya pemberantasan korupsi justru pimpinan KPK di kriminalisasi dan dipolitisasi untuk memperlemah kinerja kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Roma.

Roma juga sangat menyesalkan ketika Bambang yang merupakan pimpinan KPK di tetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. “Ada apa dibalik kepedulian keadilan yang kaget-kaget,” tanya Roma.

Roma juga menambahkan, Perilaku para pemburu kekuasan ini bukan baru terjadi, tetapi sudah berlangsung lama, namun terkesan belum berakhir. Para penguasa dan elit politik juga hanya menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebatas sloganitas politik tanpa isi.

“Bukankah pemerintahan Jokowi yang digadang-gadang sebagai pemerintah yang bersih, Pemerintah yang mau menghdirkan Indonesia hebat, dimanakah substansi revolusi mental yang disuarakan selama ini? Sungguh sangat naïf ketika koruptor seperti BG masih mau dipilih menjadi pemimpin institusi peradilan yang tentu akan menjadi corong hukum di negeri ini,” tutup Roma.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca